"Dalam RUU ini negara wajib memfasilitasi dengan baik tentang notifikasi masalah perizinan," kata Wakil Ketua Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR RI, Matri Agoeng, dalam rilis, Kamis.
Menurut dia, dengan adanya fasilitas tersebut maka tidak ada lagi pengusaha kecil yang harus datang ke dinas tetapi cukup melalui notifikasi "online" (daring) sehingga mendapat izin.
Politisi PKS itu memaparkan, idealnya dalam satu negara, jumlah penduduk yang menjadi wirausahawan adalah sekitar lima persen, tetapi di Indonesia baru 1,6 persen dari penduduk.
"Kami ingin mempercepat, khususnya terkait persentase pelaku usaha yang baru 1,6 persen. Seharusnya lebih dari tiga atau sampai lima persen," papar Matri Agoeng.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap perguruan tinggi atau universitas mampu meningkatkan perannya sebagai bagian penting dari ekosistem untuk mengembangkan kewirausahaan dan mencetak "entrepreneur".
"Sungguh saya berharap agar pendidikan tinggi mampu meningkatkan perannya sebagai bagian penting dari ekosistem untuk mengembangkan kewirausahaan, mencetak sosiopreneur," kata Presiden saat memberikan kuliah umum dalam rangka dies natalis ke-68 UGM di Yogyakarta, Selasa (19/12).
Secara khusus ia juga berharap UGM menjadi motor penggerak bagi perguruan tinggi agar berperan aktif dalam ekosistem kewirausahaan.
Presiden juga berpesan agar perguruan tinggi tidak terjebak pada rutinitas melainkan mengembangkan cara-cara baru.
"Keinginan mahasiswa untuk berinovasi harus ditumbuhkan, kreasi baru harus difasilitasi, dan dikembangkan," ucapnya.
Menurut Presiden, para sosiopreneur yang mampu memecahkan masalah di kalangan masyarakat melalui cara-cara kewirausahaan juga harus diberikan dukungan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
