Jakarta (ANTARA News) - Anggota Kaukus Palestina DPR, Almuzzammil Yusuf, menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang mengirim 20 penari ke Israel untuk promosi pariwisata, karena tidak menghormati amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan politik luar negeri Indonesia. "Jika benar, sikap tersebut jelas tidak menghormati Konstitusi kita yang anti-penjajahan. Tarian itu kan dilakukan di tanah yang sedang dijajah Israel," tegas Almuzzammil Yusuf, yang anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadikan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin, menanggapi pengiriman 20 penari oleh Pemkab Kubar ke Israel dalam rangka promosi pariwisata. Selain itu, ia juga menilai, pengiriman delegasi kesenian itu ke Israel merupakan sikap yang tidak menghormati sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. "Pemerintah Indonesia, termasuk melalui Departemen Luar Negeri, hingga saat ini juga terus menyatakan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina," katanya. Menurut dia, pengiriman delegasi kesenian itu juga merupakan sikap yang tidak menghormati perasaan psikologi muslimin Indonesia yang anti penjajahan Israel. Ia menambahkan, seharusnya pemerintah pusat melarang kepergian delegasi kesenian tersebut ke Israel karena hubungan luar negeri merupakan wilayah kewenangan pemerintah pusat. Hal itu dikemukakannya berkaitan dengan kebijakan Pemkab Kutai Barat pada Senin (2/7) memberangkatkan 20 penari untuk melakukan pementasan di kota Yerusalem, Israel, guna mempromosikan potensi pariwisata yang belum terjamah di pedalaman provinsi Kalimantan Timur itu. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007