Bangkok (ANTARA News) - Pemimpin junta Thailand pada Selasa mengatakan, pemilihan umum (pemilu) akan tetap diselenggarakan tahun ini sesuai rencana, dan berlainan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa pemilu mungkin ditunda sampai tahun 2008. Jenderal Sonthi Boonyaratglin, yang memimpin kudeta yang menggulingkan Perdana Menteri (PM) Thailand pada September 2006, Thaksin Shinawatra, mengatakan bahwa Thailand akan tetap berpegang pada jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah yang dibentuk militer. "Tanggal pemilihan masih sesuai dengan pernyataan PM Surayud Chulanont, yang menetapkan diselenggarakan akhir tahun ini," kata Sonthi kepada wartawan. Komisi Pemilihan dan PM Thailand bulan lalu mengumumkan bahwa referendum akan diselenggarakan mengenai satu rancangan konstitusi baru pada 19 Agustus dan Pemilu berlangsung 25 November 2007. Sonthi mengatakan, mengacu pada pendapat-pendapat para pakar ketika ia membuat pernyataan-pernyataan itu, dan mengatakan penetapan tanggal pemilu bukan tanggungjawabnya. "Tanggal pemilu tergantung pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Perancang Konstitusi dan Komisi Pemilu," katanya. Sonthi mendesak rakyat untuk mendukung konstitusi baru yang disusun oleh satu tim yang ditunjuk junta, tapi piagam itu menghadapi penentangan keras. Bekas partai Thai Rak Thai yang dipimpin Thaksin, yang masih memiliki sekitar 14 juta anggota, akan mendesak rakyat menolak konstitusi itu, yang menurut para pengamat dan polisi menyerahkan banyak kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang tidak dipilih. Jika konstitusi itu gagal disetujui dalam referendum, maka militer menggunakan kekuasaan untuk memberlakukan konstitusinya sendiri, tapi para pengamat khawatir hal itu dapat membawa Negeri Gajah Putih tersebut dalam kemelut politik baru. Surayud pada Minggu mengatakan, pemungutan suara tergantung pada referendum, tapi ia mengatakan: "Jika mungkin, kami harus tetap mempertahankan janji kami" untuk menyelenggarakan pemilu sebelum akhir tahun ini." (*)

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007