Menurut Wiranto, dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Mendagri Australia menjelaskan adanya portofolio baru dalam pemerintahan Australia.
"Dalam portofolio pemerintahan yang baru, kewenangan yang ada di Jaksa Agung mereka, yang kira-kira setara dengan Menko Polhukam di Indonesia, itu dialihkan ke Menteri Dalam Negeri. Tadi Menteri Dalam Negeri Australia menjelaskan portofolio baru itu," kata Wiranto seusai pertemuan.
Wiranto mengatakan Dutton juga menjelaskan dampak perubahan portofolio itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja sama yang sebelumnya telah dijalin Pemerintah Indonesia dengan Australia. Khususnya terkait masalah keamanan, antiteror, imigrasi dan hukum.
"Tadi dia menjelaskan masalah-masalah itu," kata Wiranto.
Dalam kesempatan itu, Wiranto mengaku menjelaskan kondisi dalam negeri Indonesia, terutama terkait peningkatan suhu politik nasional tatkala Indonesia menghadapi pemilu kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilu presiden.
"Saya jelaskan, peningkatan suhu politik memang terjadi dalam pemilu, tapi masih dalam kontrol. Kita selalu berupaya melakukan langkah-langkah agar suhu politik tidak sampai mengganggu keamanan nasional, tidak mengganggu kebersamaan kita sebagai bangsa dan tidak mengganggu pelaksanaan pilkada serentak, pileg dan pilpres," jelasnya.
Wiranto mengungkapkan sebelumnya, Senin pagi, Dutton juga telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan hal sama terkait perubahan portofolio pemerintahan Australia.
"Tadi sebelumnya, saya juga dampingi beliau bertemu Presiden Jokowi, menjelaskan portofolio juga. Dan Presiden menjelaskan apa yang telah dicapai Indonesia, serta bagaimana posisi Indonesia untuk membantu beberapa negara yang kita bisa masuk diberi akses dan kepercayaan untuk membantu, misalnya Afganistan, Myanmar," kata dia.
Selanjutnya, kata Wiranto, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Pemerintah Australia di Sidney pada 16 Maret 2018.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
