Jakarta (ANTARA News) - Indonesia mengundang Aviation Safety Audit Uni Eropa (UE) untuk melakukan penilaian (assessment) langsung ke Indonesia terkait pelarangan maskapai Indonesia terbang di wilayah Eropa. "Kami mengundang UE untuk melakukan `fairness assessment` sehingga keputusan bukan hanya berdasarkan data administrasi atau surat-menyurat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dephub, Budhi Mulyawan Suyitno, dalam keterangan persnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan sepanjang yang diketahui bahwa keputusan pelarangan terbang maskapai RI ke Eropa ditetapkan bukan berdasarkan kenyataan langsung di lapangan, melainkan laporan dari berbagai pihak. UE di antaranya menggunakan referensi ICAO audit yang sebenarnya baru di-"disclose" dan akan difinalisasi pada September 2007. "UE juga hanya menggunakan data dari IATA dan kemudian indikator travel warning Australia dan AS, menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan pesawat udara di tanah air beberapa waktu lalu," katanya. Menurut Budhi, pelarangan UE tidak berdasarkan fakta, tetapi hanya laporan di atas kertas yang semestinya terlebih dahulu dibuktikan dengan "assessment". Karena itu, pihaknya meminta UE sebelum tiga bulan ke depan untuk melakukan "fairness assessment", seperti halnya Australia yang telah melakukan itu terhadap pesawat Garuda Indonesia. Sebelumnya telah ditandatangani deklarasi antara Menhub dengan Presiden Dewan ICAO yang berisi komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Upaya itu dilakukan di antaranya dengan meningkatkan kemampuan audit keselamatan Dirjen Hubud dan melaksanakan manajemen keselamatan yang proaktif dan sistemik berdasarkan pemenuhan regulasi keselamatan dan aturan standar lainnya. Presiden ICAO juga telah bertemu dengan Presiden RI dan menyepakati pandangan dan bantuan ICAO yang diberikan kepada Indonesia. "ICAO antara lain memfasilitasi dan mengkoordinir bantuan dari institusi internasional sehingga fokus pada permasalahan dan terhindar dari duplicating, overlapping, dan redundancy," katanya. Selain itu, ICAO juga menyediakan "expertise" dalam pengembangan institusional dan "capacity building". Pemerintah menyetujui hal itu dan berkomitmen kuat untuk meningkatkan "safety" serta menjalankan "road map" dan "strategic action plan" dengan sungguh-sungguh. Budhi juga menjelaskan bahwa Perdana Menteri Australia, John Howard, telah menyampaikan fakta selama ini pesawat Garuda tidak ada masalah, karena telah diaudit oleh CASA dua bulan lalu. "Seperti kita tahu standar penilaian CASA adalah salah satu yang tertinggi di dunia," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2007