Jakarta (ANTARA News) - Meenteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Boediono, menyatakan bahwa masih ada peluang untuk melakukan peninjauan kembali (review) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) tentang Daftar Negatif Iinvestasi (DNI) untuk menjadikannya lebih jelas dan transparan. "Ya, nanti kita perjelas kalau belum jelas, ada proses 'review' nanti, tapi tidak sekarang ini," kata Boediono di Kompleks Departemen Keuangan (Depkeu), Jakarta, Jumat. Boediono mengatakan hal itu menanggapi pendapat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menilai DNI belum jelas, terutama yang menyangkut persentasi maksimal kepemilikan saham asing di perusahaan yang ada di Indonesia. Menurut Boediono, persentase maksimal kepemilikan pihak asing di perusahaan Indonesia pada akhirnya adalah menyangkut keseriusan dari suatu negara untuk membuka sampai sejauh mana asing dapat masuk atau memilikinya. "Ini di semua negara demikian, jadi ini merupakan keputusan yang bersifat ekonomi dan politik, saya kira bisa dikatakan demikian," katanya. Bagi pemerintah, lanjut Boediono, pembatasan tersebut bersifat wajar atau kalau dibanding dengan tempat (negara-negara) lain, tidak jauh berbeda. Menurut Boediono, penetapan DNI sebenarnya hanya salah satu dari tiga komponen dalam rangka memberikan kepastian bagi para investor yaitu dari sisi aturan-aturannya. Dua komponen lainnya adalah aspek yang menyangkut prosedur dan monitoringnya. Aspek prosedur atau tata cara saat ini tengah digarap di mana nantinya pelaksana utamanya adalah BKPM dan BKPMD. "Dari sisi monitoring, kita harus selalu melihat feed back/umpan balik dari para pelakunya apakah masih ada kekurangan atau tidak, kalau ada kekurangan tentunya kita perbaiki," katanya. Menurut dia, pelayanan terhadap investor dalam rangka memberikan kepastian menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. "Jangan sampai mereka lalu tidak pasti di mana uangnya masuk tetapi lalu hilang begitu saja," katanya. Sementara itu mengenai percepatan pembangunan Papua, Boediono mengatakan, saat ini sedang di-"godog" aturan yang menyangkut tata caranya. "Nanti kita akan punya tim asistensi yang memberikan dukungan kepada program-program yang dilaksanakan di Papua," katanya. Ia menyebutkan, percepatan pembangunan di kawasan itu terutama mencakup bidang infrastruktur, perhubungan, dan pekerjaan umum (PU). Juga pendidikan dan kesehatan. "Program pokoknya adalah program daerah itu sendiri yang nanti kita percepat," kata Boediono. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007