"Kenyataan bahwa ketimpangan ekonomi masih mewarnai sektor pertanian, peternakan dan perikanan, baik menyangkut lahan, kesempatan pembiayaan dan pasar serta kemampuan dan keterampilan SDM," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, pada KTT Ke-4 Keamanan Pangan Jakarta, di Jakarta, Kamis.
"Dalam hubungan ini Kadin melihat perlu terus dikembangkan kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan," paparnya.
Dengan demikian, ia menyatakan bahwa hal itu akan dapat menciptakan swasembada dan ketahanan pangan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, yang pada gilirannya akan menciptakan perekonomian yang lebih berkeadilan.
Sebagaimana diwartakan, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Ahmad Auly, mengingatkan agar kebijakan pemerintah dapat fokus mengatasi ketimpangan sebagai upaya untuk menghindarkan disintegrasi bangsa.
"Pemerintah harus mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro rakyat kecil," kata Auly.
Menurut Junaidi, jika ketimpangan terus dibiarkan, maka ke depannya akan berdampak buruk terhadap integrasi bangsa karena ketimpangan tersebut tak mencerminkan nilai pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Ia mengingatkan sejumlah kajian menunjukkan, sekitar 64 persen dari total Rp5.279 triliun simpanan yang ada di perbankan nasional dikuasai oleh 0,2 persen orang terkaya di negeri ini.
Selain itu, ujar dia, data lain menunjukkan pertumbuhan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2006-2016.
Pewarta: Muhammad Rahman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
