"Saya kira poros ketiga yang digawangi Partai Demokrat merupakan hal yang wajar dalam kontestasi demokrasi kita. Walau sebagian kalangan menilai koalisi di luar kubu Jokowi dan Prabowo sulit terwujud. Namun demikian, politik itu dinamis," kata Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia ini, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, parpol-parpol yang ingin membangun poros ketiga pasti sudah membaca peta politik dan dinamika perilaku pemilih Indonesia, dimana selalu euforia terhadap hal-hal baru yang mengedepankan harapan baru.
"Ini sebuah alternatif, pemusnah kejenuhan politik. PKB dan PAN sudah menuju ke arah situ. Saya kira sudah betul arah politik PKB dan PAN membangun poros ketiga alternatif politik untuk rakyat," ujarnya.
Namun, lanjut Girindra, yang menjadi kendala adalah siapa yang menjadi capres dan cawapresnya karena harus ada figur yang menjadi magnet politik.
"Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) belum memenuhi kriteria sebagai capres, lebih baik sebagai cawapres," kata Girindra.
Sementara capres bisa dari orang luar partai, bisa mantan panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan lainnya, kata dia.
"Proyeksi konfigurasi politik tersebut harus dicermati dan di antisipasi oleh kubu-kubu yang mengklaim kubunya paling kuat dalam Pilpres 2019. Pembentukkan `koalisi politik tandingan` yang bukan sekadar `pakta politik kosong` adalah pilihan strategis yang dapat dipertimbangkan," ucapnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2018
