Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asazi Manusia era (Alm) Pemerintahan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan Megawati Soekarnoputri itu didapuk sebagai pembicara tunggal dalam seminar umum bertema "problematika pemerintahan desa dan korupsi", bertempat di hall Crown Victoria Hotel, Tulungagung, Minggu.
Yusril yang telah tiba di Tulungagung sejak Sabtu (24/3) malam itu tampil flamboyan dengan mengenakan baju koko warna putih bersih yang dikombinasi dengan sarung tenun bercorak garis merah.
Rupanya kedatangan tokoh nasional yang juga Ketua Partai Bulan Bintang ini cukup menarik perhatian masyarakat, khususnya para tamu yang hadir dalam seminar.
Hal ini terbukti dari banyaknya permintaan swafoto bersama, sebelum maupun sesudah digelarnya seminar yang juga dihadiri oleh Cabup Margiono bersama pasangannya, Cawabup Eko Prisdianto, kader dan pengurus PBB Jatim, serta berbagai lapisan masyarakat Tulungagung.
"Masih dalam rangka kampanye, saya berharap yang hadir dalam seminar kali ini bisa membantu menginformasikan kepada semua yang di rumah atau di luar sana untuk membantu memenangkan Pak Margiono sebagai Bupati Tulungagung di periode mendatang," ucap Yusril di akhir pidato kuliah umumnya yang cukup panjang, hampir satu jam.
Saat menyampaikan materi seminar, ahli sekaligus guru besar bidang hukum dan tata negara itu banyak bicara soal isu korupsi dan tata kelola dana desa yang saat ini diliputi rasa ketakutan oleh jajaran perangkat.
Di satu sisi perangkat negara dari level atas hingga bawah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan, layanan publik, serta pembangunan melalui pengelolaan anggaran yang akuntable dan transparan.
Namun di sisi lain, kata Yusril, perangkat kerap dibayangi ketakutan oleh risiko jerat korupsi apabila salah administrasi dalam pengelolaan anggaran yang berujung pada pidana korupsi.
"Memang hukum administrasi negara di negara kita masih salah kaprah. Apa yang seharusnya menjadi ranah tata administrasi negara dibawa ke ranah pidana khusus. Di Jepang dan Singapura hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi," katanya.
Menurut Yusril, problematika hukum di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi kewibawaan kepala negara.
Versi Yusril, aturan perundangan tentang korupsi telah menyuburkan pola penyimbangan berupa pemerasan oleh oknum-oknum pengawas maupun aparat penegak hukum sendiri, seperti kepolisian dan kejaksaan.
"Penanganan kasus-kasus korupsi itu seharusnya difokuskan ke pengembalian uang negara. Pembinaan dan perbaikan administrasi keuangan, bukan sedikit-sedikit dibawa ke ranah pidana korupsi. Hal-hal seperti ini justru hanya akan bikin gaduh dan ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara," ujarnya.
Dalam konteks pemerintahan desa dan pengelolaan Dana Desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD), Yusril menyarankan pemerintah desa mulai membangun sistem yang baik.
Salah satunya adalah dengan bersinergi, bekerja sama dengan jejaring advokat (misal dengan Peradi/Persatuan Advokat Indonesia) untuk melakukan pendampingan hukum saat terjadi mala-administrasi saat pengelolaan DD/ADD yang berujung ke penyidikan aparat penegak hukum.
Mereka juga antusias bertanya dan mengeluarkan ide-idenya yang diarahkan kepada narasumber terkait karut-marut sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam konteks pengelolaan DD/ADD di desa-desa.
Margiono dalam kesempatan kampanye ini tak banyak bicara selain memberikan pidato sambutan di awal acara. Dengan nada bercanda namun serius, Margiono sempat menyentil gaya berpakaian Yusril yang anti mainstream dengan mengenakan sarung karena dianggap identik dengan masyarakat Mataraman yang mayoritas warga Nahdliyin (NU).
"Pak Yusril tahu siapa yang dihadapi. Kalau biasanya pakai setelan jas, kini bersarung. Katanya, buat warga NU yang belum berpolitik. Silakan masuk PBB," kata Margiono disambut tawa dan tepuk riuh para peserta seminar, termasuk Yusril.
Baca juga: SBY hadiri kampanye Cabup Margiono di Tulungagung
Baca juga: Dewan Kehormatan PWI hargai Margiono nonaktif
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018
