Kuala Lumpur (ANTARA News) - Mantan Sekjen PBB Kofi Annan, Jumat, mengatakan ASEAN harus mendesak Myanmar yang diperintah militer untuk memperbaiki catatan hak asasi manusianya. Annan mengatakan 10 negara anggota ASEAN jangan menggunakan "kebijakan tidak mencampuri urusan dalam negeri" negara anggotanya sebagai alasan untuk tidak melibatkan diri. Myanmar, yang bergabung dengan ASEAN tahun 1997, terus membuat malu blok regional itu dengan menolak memberlakukan reformasi demokratik dan tetap menahan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi. Kendati menyuarakan catatan hak asasi manusia negara yang diperintah militer itu, dulu bernama Burma, ASEAN tetap mempertahankan kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota. "ASEAN memiliki kebijakan untuk tidak melakukan campurtangan," kata Annan dalam kunjungan dua hari di Malaysia, sebuah negara anggota ASEAN. "Tapi negara-negara anggota ASEAN juga adalah anggota PBB (dan karena itu) memikul tanggungjawab untuk melindungi warga negara mereka dari pelanggaran keras hak asasi manusia dan melindungi mereka dari kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya. AS dan Uni Eropa awal tahun ini memperpanjang sanksi yang pertama diberlakukan sekitar 10 tahun lalu terhadap Myanmar menyangkut pelanggaran hak-hak asasi manusia. Tapi Sekjen ASEAN Ong Keng Yong mengatakan bulan lalu bahwa sanksi-sanksi itu tidak berjalan dan blok itu harus mencari jalan lain untuk membujuk negara tersebut. Annan tiba di Malaysia Kamis untuk memberi ceramah tentang bagaimana negara itu dapat membantu perdamaian dan pembangunan global. Ia menegaskan peran negara-negara Muslim, khususnya Malaysia yang multi etnik, untuk menengahi perdamaian di Timur Tengah, kata kantor berita Jerman DPA.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007