IPAC: kemiskinan bukan penyebab utama terorisme

IPAC: kemiskinan bukan penyebab utama terorisme

Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones (ANTARA FOTO/OJT/Irene Renata)

Balas dendam adalah motivasi yang sangat kuat."
Jakarta (ANTARA News) - Institut Analisa Kebijakan Konflik (Institute for Policy Analysis of Conflict/IPAC) mengatakan kemiskinan hampir tidak pernah menjadi pendorong utama munculnya terorisme.

Menurut pengamat terorisme Sidney Jones, orang-orang yang rentan masuk organisasi teroris sering kali menjalani hidup dalam ketidakadilan dan diskriminasi.

"Mereka menjadi radikal karena mereka berada di lingkungan yang asing sehingga mencari sesuatu yang bisa mereka lakukan bersama," kata Sidney yang juga merupakan Pendiri sekaligus Direktur IPAC Sidney Jones, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan dalam diskusi publik yang bertajuk "Tantangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia dan Asia Tenggara" yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), suatu organisasi nirlaba non-politis dan independen yang bergerak di bidang hubungan internasional.

Dia mengatakan perekrutan teroris akan mudah menyerang orang-orang kesepian yang sedang mencari komunitas.

Orang-orang tanpa kepercayaan religius yang sangat kuat juga dapat menjadi modal yang kuat bagi pembentukan teroris di mana mereka dapat didoktrin dengan ajaran yang berujung pada aksi kekerasan dan terorisme.

Perekrutan tersebut dapat terjadi baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka maupun melalui media sosial atau dunia maya.

Selain itu, dia mengatakan pentingnya memahami bagaimana jaringan ekstrimis lama dapat bertahan karena fraksi-fraksi militan memiliki kisah mereka untuk kembali membentuk jaringan teroris.

Begitu pula dengan alumni teroris di Poso dapat dengan mudah berkumpul kembali. Dan balas dendam terhadap polisi dapat dilanjutkan dengan atau tanpa bergabung dengan ISIS.

"Balas dendam adalah motivasi yang sangat kuat," tuturnya.

Untuk itu, dia mengatakan sejumlah upaya dapat dilakukan agar menghindari terorisme tumbuh dengan baik di dalam negeri.

Cara-cara tersebut antara lain adalah meningkatkan keterlibatan komunitas, memperkuat institusi-institusi demokrasi yang ada, meningkatkan pemikiran kritis masyarakat melalui sistem pendidikan sehingga dapat memahami apa yang harus dilakukan untuk menjaga perdamaian dan menghindari doktrin dan informasi yang salah.

Selain itu, pemberantasan korupsi merupakan upaya yang sejalan dengan perlawanan terhadap terorisme.

Dia mengatakan dari kegiatan korupsi, para teroris dapat mengakses modal dan membuat identitas palsu, misalnya.

Pemerintah dan pihak penegak hukum harus memastikan agar pelaku terorisme yang dipenjara tidak membangun komunikasi untuk merencanakan aksi teror dan pembelian senjata apalagi sampai mempengaruhi narapidana lain untuk ikut bergabung.

Pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas pengawasan terhadap para narapidana terorisme agar saat mereka keluar penjara, mereka tidak kembali lagi dalam organisasi terorisme, melainkan difasilitasi untuk membangun hidup yang mandiri dan sejahtera.

Menurut Sidney, kondisi di mana sikap intoleransi yang meningkat juga akan memicu rentannya orang direkrut untuk menjadi ekstrimis.

Dia mengatakan Indonesia punya tugas besar untuk memastikan kesetaraan berlaku pada seluruh lapisan masyarakat.

Sistem demokrasi juga tidak boleh memihak kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas karena itu akan menyebabkan keadilan yang hanya berlaku pandang bulu.

Untuk itu, demokrasi tetap harus mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat baik mayoritas maupun minoritas untuk menciptakan keadilan.

Kestabilan pemerintahan juga menjadi kunci penting agar terorisme tidak dengan mudah menyusup di tengah masyarakat.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar