Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Pol Sutanto memutuskan untuk mengganti Kapolda Maluku, Brigjen Pol. Gatot Guntur Setyawan, dengan Brigjen Pol. Muhammad Guntur Ariyadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Bina Operasi Deputi Operasi Polri. Pergantian tersebut terkait dengan insiden "tarian liar" dan upaya pembentangan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon, 18 Juni 2007, kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri, Irjen Pol. Sisno Adiwinoto di Jakarta, Senin. Sisno mengatakan, pergantian Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku itu itu dilakukan setelah melalui evaluasi dari kasus yang terjadi di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai Kapolda. Anak buahnya telah lalai," katanya. Menurut dia, Gatot Guntur selanjutnya akan menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri. Ia menegaskan, tindakan itu adalah bagian dari tanggungjawab Polri yang lalai sehingga menyebabkan kasus pembentangan bendera gerakan separatis itu terjadi. Dikatakannya, dalam kasus ini, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), TNI, Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dan Polri telah lalai sehingga masing-masing telah mengambil tindakan secara internal. "Serah terima jabatan akan berlangsung secepatnya," kata Sisno. Diperkirakan, acara serah terima akan berlangsung Selasa (17/7) di Mabes Polri. Nama Brigjen Guntur Ariyadi mencuat ke publik berkat keberhasilan operasi Poso tahun 2007 yang berhasil menangkap belasan tersangka kekerasan Poso. Operasi yang dipimpin Guntur Ariyadi dianggap sukses karena hingga kini tidak ada lagi kasus tindak kekerasan dan ledakan bom yang selama lima tahun terakhir terus mengguncang Poso. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007