Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
Menhut: Negara Maju Tidak Adil dalam Pengurangan Emisi Karbon
- Selasa, 17 Juli 2007 18:30 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kehutanan MS Kaban menilai negara maju bersikap tidak adil dalam upaya pengurangan emisi karbon.
"Tidak adil jika negara maju yang memproduksi emisi karbon dari industri dan menyebabkan efek rumah kaca terus menyalahkan negara berkembang yang selama ini berupaya keras mempertahankan kawasan hutannya," kata Menhut saat membuka pertemuan awal pengurangan emisi dari deforestasi di negara berkembang (REDD) di Jakarta, Selasa.
Bagaimanapun, tegas menteri, semua negara punya hak untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.
Karena itu, transaksi karbon dalam skema pengurangan emisi karena deforestasi jangan sampai merugikan negara berkembang, seperti Indonesia yang sudah berupaya menjaga hutan tropisnya.
"Imbalan apa yang bisa diberikan kepada negara atau daerah yang sudah berjasa menjaga kawasan konservasi dan hutan lindungnya. Itu yang harus dapat dirumuskan dalam pertemuan ini."
Pertemuan awal REDD itu antara dihadiri, perwakilan dari Bank Dunia, Inggris, Australia, Jerman, Belanda, Bappenas, BGM, KLH, ESDM, Kimpraswil, utusan beberapa provinsi, dan kalanan LSM, pakar lingkungan dan kehutanan.
Pada kesempatan itu, Menhut juga menilai prosedur dalam Protokol Tokyo untuk masalah pengurangan emisi karbon terlalu panjang. "Paling tidak ada 10 tahapan yang harus dilalui untuk melaksanakan transaksi karbon dalam upaya mengurangi emisi."
Prosedur yang terlalu panjang tersebut dinilai Menhut terlalu memberatkan negara berkembang. Prosedur yang panjang dan terlalu mekanistik tersebut juga akan mempersulit pencapaian pengurangan emisi, katanya.
Karena itu, menurut dia, salah satu yang perlu diagendakan dalam berbagai pertemuan dengan negara dan lembaga donor internasional adalah menyederhanakan proses dan metodologi transaksi karbon, di samping membuka pendekatan yang bersifat bilateral dalam masalah ini.
Menhut menyatakan sudah ada beberapa pihak yang ingin menjalin kerjasama dalam pembangunan hutan yang tidak boleh ditebang sampai 99 tahun.
Indonesia, kata Menhut, juga mendukung berbagai inisiatif dan upaya menggalang komitmen dan aksi mengurangi emisi yang dilakukan berbagai pihak.
Selain itu, Indonesia dan negara berkembang perlu bekerja sama agar tidak dirugikan oleh skema dan mekamisme transaksi karbon dengan negara maju penghasil emisi.(*)
