Jakarta (ANTARA News) - Pengamat otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Alfitra Salamm menyatakan, jabatan Menteri Dalam Negeri sebaiknya tidak diisi orang dari partai politik. "Pusat pengendalian birokrasi di Indonesia ada di Depdagri. Dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi, janganlah kursi Mendagri itu diisi orang dari partai politik," kata Alfitra di Jakarta, Kamis. Dikatakannya, wajah birokrasi pemerintahan dalam negeri seluruh Indonesia sangat ditentukan oleh Depdagri. Oleh karena itu, jangan sampai diwarnai oleh salah satu parpol. "Depdagri itu milik semua kalangan, bukan hanya milik Partai Demokrat, PDI Perjuangan, atau partai apa pun. Ini yang perlu diperhatikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya. Selain itu, lanjut Alfitra, Presiden Yudhoyono juga harus melihat beban persoalan yang harus ditangani Depdagri, baik persoalan-persoalan aktual, maupun persoalan ke depan dalam dua tahun sisa masa kerja pemerintahannya. Saat ini ada proses pembahasan paket RUU politik,putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan calon independen yang perlu penjabaran aturan lebih lanjut, ataupun masalah kekerasan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang . "Artinya, dibutuhkan sosok Mendagri yang menguasai konsep-konsep strategis guna menyelesaikan pekerjaan rumah Depdagri, maupun hal teknis seperti pembenahan IPDN dan Pilkada. Untuk ini diperlukan orang yang sudah sangat berpengalaman, punya jam terbang tinggi, dan paham betul masalah-masalah yang dihadapi Depdagri," katanya. Ubah Tradisi Dengan alasan banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Depdagri, lanjut Alfitra, Presiden Yudhoyono juga harus berani mengubah tradisi pengisian kursi Mendagri, yang selama ini selalu diisi kalangan militer. Dikatakannya, Presiden jangan berpatokan bahwa harus militer, tapi yang perlu dilihat adalah persoalan-persoalan strategis yang dihadapi Depdagri. "Yang penting lagi, tak harus diambilkan dari orang luar Depdagri agar dia tak perlu waktu menyesuaikan dan bisa cepat bergerak. Ingat, masa kerja pemerintahan SBY (Presiden Yudhoyono, red) tinggal dua tahun. Yang dibutuhkan adalah orang yang cara berpikirnya cepat dan dinamis," katanya. Beberapa waktu lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dalam waktu dekat Presiden akan mengisi kursi Mendagri, yang saat ini masih dirangkap Widodo AS sebagai Mendagri ad interim. Sementara, Mendagri Mohammad Ma`ruf hingga kini masih menjalani fisioterapi akibat stroke yang dideritanya di kediaman pribadinya di Bandung. Sejumlah nama disebut- sebut punya peluang besar menggantikan Ma`ruf, antara lain Gubernur Jateng Mardiyanto, Gubernur DKI Sutiyoso, dan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Dr Siti Nurbaya, yang juga mantan Sekjen Depdagri.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007