Jakarta (ANTARA News) - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengungkapkan pemungutan suara dalam Pilkada DKI Jakarta dipenuhi pelanggaran aturan. "Pada dasarnya, pelanggarannya adalah administrasi dan dilakukan oleh kubu kedua calon," kata Koordinator Nasional JPRR, Jerry Sumampow di Jakarta, Rabu. JPRR menerjunkan 1.000 relawan yang ditempatkan di 1.000 TPS yang terdapat di 141 kelurahan. Temuan JPRR menyebutkan, ada sejumlah pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diperbolehkan untuk memilih. Kejadian tersebut terjadi di TPS 103 kelurahan Penjaringan. KPPS setempat memperbolehkan sejumlah orang yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih, hanya dengan menunjukkan KTP. Anggota Sekretariat JPRR Provinsi DKI Jakarta Agus Susilo mengatakan, pemberian izin menggunakan hak pilih kepada pihak yang tidak terdaftar sangat berbahaya karena bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan suara tambahan itu untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Agus juga menyatakan masih terjadi kampanye terselubung pada saat pemungutan suara. Hal itu terjadi di TPS 17 Cipete Selatan, yaitu berupa pemakaian kaos bergambar pasangan calon tertentu oleh sejumlah simpatisan pasangan tersebut. Selain itu, kata Agus, juga terjadi pembagian tabloid "Jakata Untuk Semua" dengan menggunakan jasa loper koran di sejumlah tempat di Kelurahan Menteng Dalam. "Kami juga melihat banyak atribut pasangan calon yang belum dilepas," kata Agus. Kemudian Agus juga menyatakan telah terjadi penolakan terhadap relawan JPRR yang akan melakukan pemantauan. Menurut dia, 14 persen dari 1.000 relawan yang diterjunkan mengalami penolakan oleh KPPS. "Kalau pemantauan mendapat hambatan, harus segera ditindak siapa yang melakukan itu," katanya. JPRR menyatakan penyelenggara pemungutan suara dalam Pilkada DKI Jakarta tidak menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Berdasar data JPRR, dari sekitar 1.000 TPS yang dipantau, hanya 24 persen TPS yang siap dalam hal ketersediaan logistik. "Hanya 24 persen TPS pantauan JPRR saja yang lengkap," kata Agus. Mayoritas TPS, menurut Agus, mengalami kekurangan surat suara.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007