Politik anggaran DPR RI berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan keadilan dalam masyarakatJakarta, 1/8 (ANTARA News) - DPR RI memastikan terus mendukung kebijakan anggaran Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan alas dukungan terhadap kebijakan anggaran pemerintah yang tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
"Politik anggaran DPR RI berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan keadilan dalam masyarakat," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu.
Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, orientasi pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan keadilan dalam masyarakat menjadi dasar bagi DPR RI dalam menyiapkan posisi, menghadapi mengajukan anggaran Pemerintah pada APBN 2018.
"DPR mendukung kebijakan belanja pemerintah dalam APBN 2018 yang menitikberatkan pembangunan berbagai infrastruktur dengan alokasi anggaran cukup besar," kata Bamsoet.
DPR RI memberikan dorongan kuat melalui peningkatan dana desa setiap tahun. Program ini dianggap penting agar pengentasan kemiskinan masyarakat di desa dapat secara bertahap diwujudkan.
Politisi Partai Golkar itu juga menekankan soal perhatian DPR terhadap politik pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. "DPR mendukung Pemerintah memberikan alokasi anggaran pertahanan dan keamanan yang terus meningkat. Tujuannya untuk menjaga kedaulatan negara, serta mencegah dan memberantas aksi-aksi terorisme yang muncul akhir-akhir ini," ujarnya.
Bamsoet juga menyampaikan informasi mengenai capaian hasil kerja DPR RI di bidang pengawasan. Salah satu yang dipastikan Bamsoet adalah, soal penyelesaian Hak Angket KPK DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi soft landing.
"Ada Panitia Hak Angket yang belum menyelesaikan kerjanya, yakni Panitia Angket Pelindo DPR RI," katanya.
Untuk mengawasi jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 panitia kerja (panja) di 11 komisi. Panja antara lain ada di Komisi I yang membidangi pemerintahan dalam negeri, Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan serta Komisi III membidangi hukum, masing-masing enam panja.
DPR RI juga membuat tujuh Tim Pengawas dan Tim Pemantau antara lain mengenai implementasi reformasi DPR RI, Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga Tim Pemantau dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
Baca juga: Bamsoet: Penanganan gempa Lombok agar dilakukan cepat
Baca juga: DPR: Kekurangan 26.000 guru agama harus diatasi
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
