New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan PBB dijadwalkan Jumat akan melakukan pemungutan suara di antara 15 negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk menentukan perpanjangan misi PBB di Irak (UNAMI) yang mandatnya akan berakhir pada Jumat (10/8). Indonesia kemungkinan besar akan mendukung pengesahan resolusi soal perpanjangan mandat UNAMI setelah beberapa masukan dari Indonesia akhirnya ditampung dalam rancangan resolusi yang disiapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Irlandia Utara. "Ya, besok pagi akan ada `voting` (pemungutan suara, red) Irak," kata Wakil Tetap Kongo untuk PBB, Ikoube Basile, usai memimpin sidang Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, New York, Kamis. Kongo saat ini merupakan presiden bergilir DK-PBB untuk bulan Agustus. Rancangan resolusi menyebutkan bahwa mandat UNAMI akan diperpanjang satu tahun terhitung sejak resolusi disahkan. Menurut berbagai sumber di kalangan diplomat internasional, termasuk Kepala Departemen Politik PBB, B Lynn Pascoe, usai bertemu dengan para anggota DK-PBB pada Selasa (7/8) resolusi tersebut tampaknya akan disahkan dengan suara bulat. Indonesia juga menunjukkan sinyal kuat akan mendukung perpanjangan UNAMI, kendati memberikan beberapa catatan terhadap penguatan tugas UNAMI. "Tentunya kita meminta PBB berperan lebih aktif melalui UNAMI. Jadi kita mendukung permintaan pemerintah Irak agar UNAMI diperpanjang mandatnya," kata juru runding Indonesia di DK-PBB, Duta Besar Hasan Kleib. Pada saat yang sama, Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di New York itu mengungkapkan bahwa dalam proses pengesahan resolusi soal perpanjangan mandat UNAMI, Indonesia meminta agar UNAMI diberi tanggung jawab baru dalam membantu pemerintah Irak menyelenggarakan proses politik, rekonsiliasi nasional, dialog, membangun berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, hak asasi manusia dan kemanusiaan. Ia juga menyatakan kepuasannya bahwa beberapa keinginan Indonesia, termasuk agar kata-kata 'call all parties of arm conflict' (meminta semua pihak yang terlibat pertikaian senjata) dihapuskan dari rancangan resolusi, akhirnya telah ditampung. Rancangan terakhir yang siap dilakukan pemungutan suara mengganti kata-kata tersebut menjadi `semua pihak` diminta untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada warga sipil. Dalam sidang Dewan Keamanan, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan bagi keselamatan para petugas UNAMI. "Harus ada tanggung jawab siapa yang akan melindungi UNAMI. UNAMI kan datang ke sana bukan sebagai suatu misi pasukan penjaga perdamaian, tidak mengirim pasukan. Jadi dalam pekerjaan mereka membantu pemerintah Irak, harus ada yang melindungi, sehingga tidak akan terulang lagi pemboman terhadap kantor PBB hingga menewaskan Utusan Sekjen PBB, Sergio de Mello," kata Hasan. Indonesia juga meminta agar, jika disahkan, resolusi tersebut harus dibarengi dengan penambahan personel dan sumber daya pada UNAMI. "Kalau ada tambahan tugas untuk membantu pemerintah Irak, perlu ditambah jumlah sumber dayanya," kata Hasan Kleib. Dalam menyelesaikan masalah Irak, Indonesia seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Menlu Hassan Wirajuda, menganggap ada tiga tahapan penting yang perlu dilakukan, yaitu proses politik, dialog dan rekonsiliasi; penggelaran pasukan dari negara-negara yang kemungkinan lebih diterima oleh rakyat Irak; dan rekonstruksi serta pembangunan sosialdan ekonomi di Irak. (*)

Copyright © ANTARA 2007