Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Indo Barometer, Mohammad Qodari, berpendapat bahwa pemerintah masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) terbesar dalam melakukan pembenahan masalah ekonomi dan masalah pendidikan. "Ke depan, PR terbesar pemerintah adalah pembenahan masalah ekonomi dan media massa harus memberikan alokasi yang besar," kata Qodari ketika dihubungi di Jakarta, Kamis. Qodari mengatakan, saat ini masyarakat masih fokus pada masalah ekonomi, sehingga harus ada perhatian yang besar terutama dari sisi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. "Memang, jika pemerintah merilis angka kemiskinan dan penganguran maka akan terjadi perdebatan masalah angka. Biasanya akan muncul persoalan mengenai definisi batasan atau garis sehingga bisa disebut miskin dan pengangguran," katanya. Terkait bidang pendidikan, harusnya pemerintah belajar dari India meskipun tidak lebih kaya dari Indonesia, tapi India lebih maju dalam memberikan akses pendidikan. "Di sana, pendidikan mudah diakses warga. Oleh karena itu, di Indonesia angka 20 persen untuk anggaran pendidikan harus diperjuangkan sungguh-sungguh. Akses dan kualitas pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan," katanya. Dalam Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun 2008 dan Nota Keuangan di depan Sidang Paripurna DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, walaupun pemerintah dan DPR belum dapat memenuhi 20 persen anggaran pendidikan, anggaran bagi Departemen Pendidikan Nasional melonjak dua kali lipat dari Rp23,1 triliun pada 2005 menjadi Rp48,3 triliun pada 2008. Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen akan dilakukan secara bertahap dengan mempercepat peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, sertifikasi akademik, serta pemberian berbagai tunjangan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007