"Jadi, seharusnya pihak-pihak politikus jangan mau melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak Khilafah, seperti HTI yang antidemokrasi dan tidak setuju dengan gelaran Pemilihan Umum Presiden 2019 itu," kata Bendahara Pimpinan Cabang GP Ansor Surabaya Aries A. Yusuf.
Sebelumnya, kata Aries, pihak HTI bersama inisator gerakan deklarasi itu pernah mengambilkan gambar. Salah satunya mengucapkan 2019 ganti presiden, kemudian dari pihak HTI bicara 2019 ganti sistem.
"Jadi, sejak awal dua kubu ini melakukan kolaborasi antisistem berpolitik kerakyatan-kerakyatan yang cerdas," ujarnya.
Deklarasi itu, menurut dia, merupakan kegiatan yang kontraproduktif terhadap demokrasi. Hal itu telah dia sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang.
Namun, dari pihak berwenang masih menoleransi hal semacam ini. Padahal sudah ada garis kuning yang sudah mereka lampaui sehingga melewati garis merah.
Humas Deklarasi #2019GantiPresiden Surabaya Tjetjep M Yasien membantah pernyataan dari GP Ansor yang menganggap kegiatan mereka telah ditunggangi HTI dan juga kelompok prokhilafah.
"Itu fitnah yang kejam. Kami tidak ada yang menunggangi dari khilafah atau segala macam," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa gerakan yang kelompoknya merupakan perjuangan dari sukarelawan #2019antipresiden maupun masyarakat yang peduli dan kecewa terhadap pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
Baca juga: Polisi bubarkan deklarasi #2019gantipresiden di Surabaya
Baca juga: Sukarelawan #2019gantipresiden nilai polisi sewenang-wenang
Baca juga: Keamanan ditingkatkan usai polisi membubarkan deklarasi#2019gantipresiden
Pewarta: Indra Setiawan/Willy Irawan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
