"Pembatasan itu tidak boleh mematikan atau mengganggu aktivitas produksi industri dalam negeri"Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah untuk memperbaiki transaksi berjalan yang saat ini mengalami defisit hingga tiga persen, namun ada sejumlah syarat dan rambu yang diharapkannya.
Menurut Bambang Soesatyo, salah satu opsi yang dikaji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah menerapkan pembatasan atas 900 produk impor di sektor konsumsi. "Pimpinan DPR RI mendukung rencana Pemerintah membatasi produk-produk impor untuk konsumsi," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendata jenis produk impor konsumsi yang akan dibatasi.
"Pembatasan itu tidak boleh mematikan atau mengganggu aktivitas produksi industri dalam negeri. Investasi dan produksi di dalam negeri harus terjaga," katanya.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta Kemendag berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia untuk mengkaji dampak pembatasan impor tersebut.
Menurut dia, Pemerintah sebaiknya meminta pendapat dari kalangan usaha dalam menyusun jenis barang impor yang akan dibatasi, agar tidak menimbulkan gejolak dalam negeri.
Bamsoet menambahkan, jika kebijakan pembatasan produk impor itu diterapkan, maka pemerintah harus secara ketat mengawasinya. Harapannya, Kemenperin juga bisa menggenjot penggunaan bahan konsumsi dalam negeri.
Menurut dia, pembatasan impor bakal bisa menjadi momentum bagi pemerintah menggenjot industri dalam negeri, agar kualitas produksi meningkat sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri.
Baca juga: Kata presiden soal defisit transaksi berjalan
Baca juga: Defisit transaksi berjalan triwulan II-2018 tiga persen
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2018
