Deplu AS cabut visa keluarga Duta Besar Palestina

Deplu AS cabut visa keluarga Duta Besar Palestina

Pengunjuk rasa pro-Palestina mengibarkan bendera Palestina (REUTERS/Osman Orsal)

Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat mencabut visa untuk keluarga duta besar Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kata utusan itu pada Minggu dalam perkembangan terkini hubungan memburuk pemerintah Trump dengan kepemimpinan Palestina.

Duta Besar Husam Zomlot, kepala Perutusan Umum PLO untuk Amerika Serikat, menyatakan keluarganya, termasuk dua anak kecilnya, meninggalkan Amerika Serikat sesudah diberi tahu bahwa visa mereka berakhir ketika kantor diplomatik itu ditutup pada bulan depan. Visa itu pada awalnya akan berakhir pada 2020.

Pemerintahan Trump pada Senin lalu menyatakan kantor PLO di Washington itu akan tutup. Departemen Luar Negeri tidak menjawab permintaan untuk tanggapan.

Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif PLO, mengkritik pemerintah Trump dengan tuduhan mendendam.

"Seakan pengumuman bahwa AS akan menutup kantor kami di Washington, DC tidak cukup, balas dendam pemerintah Trump itu adalah kedengkian," kata pernyataan Ashrawi.

"Amerika Serikat berusaha menekan dan memeras Palestina ke tingkat baru," katanya sebagaimana dikutip Reuters.

Zomlot dalam wawancara menyatakan dua dari karyawan kedutaannya pada pekan lalu bertemu dengan petugas Departemen Luar Negeri, yang meminta pertemuan itu.

"Departemen Luar Negeri memberi tahu rekan kami, sebagai bagian dari pembicaraan tentang penutupan tersebut, bahwa visa istri dan anak-anak saya bergantung pada perutusan PLO dan dengan demikian tidak berlaku sesudah kantor itu tutup dan jika ingin tinggal, mereka harus mengubah kedudukan imigrasi mereka," kata Zomlot.

Ia menambahkan, "Itu bertentangan dengan norma diplomatik. Anak-anak, pasangan dan keluarga tidak ada hubungannya dengan sengketa politik."

Pada bulan lalu, Amerika Serikat menghentikan semua pendanaan untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang membantu pengungsi Palestina.

Kepemimpinan Palestina membuat marah Gedung Putih dengan memboikot upaya perdamaian sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana, yang membalikkan kebijakan berdasawarsa Amerika Serikat.

Kedudukan Yerusalem -rumah bagi tempat suci agama Islam, Yahudi dan Kristen- adalah salah satu rintangan terbesar untuk perjanjian perdamaian Israel dengan Palestina.

Palestina mendaku Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara merdeka, yang mereka perjuangkan. Israel menyatakan Yerusalem adalah ibu kotanya, yang abadi dan tidak terpisahkan.

Menantu dan penasehat utama Trump, Jared Kushner, memimpin upaya membuat rencana perdamaian untuk perundingan Israel dengan Palestina guna mengakhiri perang beberapa dasawarsa. Belum ada keputusan tentang kapan prakarsa itu diluncurkan.

Editor: Boyke Soekapdjo/Tia Mutiasari

Pewarta:
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar