Oposisi: Senjata berat dipindahkan dari Idlib

Oposisi: Senjata berat dipindahkan dari Idlib

Pemandangan menunjukkan bus-bus yang terbakar ketika sedang dalam perjalanan untuk mengevakuasi orang sakit dan terluka dari desa-desa Suriah yang terkepung, al-Foua dan Kefraya, setelah mereka diserang dan dibakar, di Provinsi Idlib, Suriah, dalam foto yang disediakan oleh SANA, Minggu (18/12/2016). (SANA/Handout via REUTERS/cfo/1)

Idlib, Suriah  (ANTARA News) - Kelompok oposisi di Idlib, bagian barat-laut Suriah, pada Sabtu (6/10) mengumumkan bahwa mereka telah mulai memindahkan senjata berat dari garis depan, sejalan dengan kesepakatan Turki-Rusia.

Naci Mustafa, Juru Bicara Front Nasional bagi Pembebasan Suriah --yang berafiliasi kepada Tentara Suriah Bebas (FSA), mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu bahwa kelompok oposisi telah mulai menarik senjata berat mereka sejalan dengan Kesepakatan Sochi. Dalam kesepakatan tersebut, Rusia dan Turki sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi.

Mustafa mengatakan senjata ringan akan tetap berada di sana dan mereka akan terus menggali parit sebagai langkah untuk menghadapi kemungkinan serangan oleh Pemerintah Suriah.

"Pemindahan senjata berat sedang di lakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Turki," kata Mustafa, sebagaimana dikutip Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi.

Setelah pertemuan di Sochi pada September antara Prersiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin, kedua negara itu sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi di Idlib, kubu terakhir oposisi Suriah.

Ankara dan Moskow juga menandatangani nota kesepahaman yang menyerukan "diwujudkannya kestabilan" zona demiliterisasi Idlib, tempat agresi dengan tegas dilarang.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di berbagai daerah tempat mereka sudah ada, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu dengan tujuan mencegah pertempuran baru.

Baca juga: Pemberontak Suriah lihat Idlib sebagai kemenangan, Damaskus ujian bagi Turki

Baca juga: Kendaraan perang Turki masuki Provinsi Idlib, Suriah


Suriah baru saja keluar dari konflik yang memporak-porandakan negeri tersebut, yang meletus pada 2011, ketika Pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindak demonstrator dengan menggunakan kekuatan.

Pada Kamis (4/10), Koordinator Kemanusiaan dan Residen PBB di Suriah Ali Az-Za`tari mengatakan operasi kemanusiaan di negeri tersebut sejauh ini hanya menerima sebanyak 45 persen dari yang diminta untuk 2018.

Pejabat PBB itu mengatakan dalam satu taklimat bahwa tim kemanusiaan PBB meminta 3,4 miliar dolar AS buat Suriah untuk 2018, tapi setakat ini hanya menerima sebanyak 45 persen, atau 1,5 miliar dolar.

"Krisis kemanusiaan di Suriah takkan reda pada 2019 dan barangkali dapat berlangsung sampai 2020 atau bertahun-tahun ke depan," katanya.

Selain itu, tim kemanusiaan PBB khawatir mengenai kurangnya kejelasan "mengenai jumlah orang yang memerlukan bantuan di Suriah untuk 2019", katanya. Ia menjelaskan, "Sistem kami dilandasi atas keperluan, jadi kami perlu menentukan mereka yang memerlukan bantuan kemanusiaan."

Untuk membuat itu jadi jelas, ia mengatakan, sebagian penilaian faktual perlu dilakukan mengenai "seluruh sektor yang kami hadapi", termasuk kesehatan, air bersih dan perlindungan.

Tim kemanusiaan PBB dan mitra mereka beroperasi di seluruh Suriah dengan satu-satunya pengecualian Idlib, tempat mereka beroperasi dari seberang perbatasan di Turki.

Menurut Badan Pengungsi PBB, lebih dari 5,6 juta orang telah menyelamatkan diri dari Suriah sejak 2011, ketika perang saudara meletus. Mereka mengungsi ke Lebanon, Turki, Jordania dan negara lain.

Lebih dari enam juta orang Suriah lagi menjadi pengungsi di dalam negeri mereka dan sebanyak tiga juta orang tinggal di daerah yang sulit dicapai serta terkepung.

Editor: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar