counter

Kemenko PMK tinjau progres pembangunan rumah pascagempa NTB

Kemenko PMK tinjau progres pembangunan rumah pascagempa NTB

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry Harmadi meninjau langsung pembangunan bengkel kerja aplikator dan rumah instan sehat sederhana (RHISA) yang sudah selesai dibangun yang diperuntukan bagi para korban gempa di Lombok. (Foto Humas Kemenko PMK)

Jakarta (ANTARA News) - Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry Harmadi meninjau langsung pembangunan bengkel kerja aplikator dan rumah instan sehat sederhana (RHISA) yang sudah selesai dibangun yang diperuntukan bagi para korban gempa di Lombok.

Dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Kamis (11/10), sebelum melakukan peninjauan langsung dilakukan rapat untuk mengevaluasi progres pembangunan rumah korban gempa NTB di Lombok. Rapat digelar  di Makogasgappad Lombok, yang dihadiri Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah, Pankogasgabpad Mayjen TNI Madsuni, Deputi Rehab-Rekon BNPB Hermansyah, Dansatgas PUPR yang juga Staf Ahli Menteri PUPR Achmad Gani, para Kepala OPD provinsi, Asops, para Dansektor, dan fasilitator.

Lebih lanjut, Sonny menegaskan kembali peran fasilitator (Kementerian PU Pera) agar lebih optimal, berperan aktif bersama pokmas mulai dari proses perencanaan, menyiapkan desain rumah dan RAB serta pelaksanaan pembangunan rumah tahan gempa baik jenis RISHA, RIKO, maupun RIKA.

Menurut data sementara, peminat rumah instan sehat sederhana (RISHA) sebanyak 2.437 KK, peminat rumah konvensional (RIKO) sebanyak 1.360 KK dan peminat rumah kayu (RIKA) sebanyak 1.178 KK, berdasarkan siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Kamis (11/10).

Untuk pelaksanaannya, aplikator akan dibantu oleh tujuh UMKM lokal dalam menyiapkan panel RISHA.

Dia menambahkan, para fasilitator yang sudah ditempatkan di daerah juga harus mendampingi masyarakat dalam urusan birokrasi. Selain itu, pemda juga harus ikut mendampingi pokmas dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rapat yang juga dihadiri oleh Wapang Kogasgappad Laksma TNI Nur Singgih, Kepala BRI Cabang Mataram, Kepala BPKP NTB, dan BPBD kabupaten/kota se-Provinsi NTB itu juga memutuskan standar harga panel RHISA sebesar Rp23,8 juta.(KR-MSU)


 

Pewarta:
Editor: Jaka Sugiyanta
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar