Di 2018, sejak Januari hingga bulan ini sudah ada 19 perundingan ...
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengintensifkan diplomasi kedaulatan dan perbatasan.

Menurut dia, hal itu terlihat dari intensitas perundingan yang dilakukan misalnya pada 2015 dilakukan 25 perundingan perbatasan lalu di 2017 sebanyak 35 perundingan.

"Di 2018, sejak Januari hingga bulan ini sudah ada 19 perundingan misalnya terkait perbatasan dengan Filipina," kata Retno dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Serbaguna, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis.

Dia mengakui negosiasi terkait perbatasan tidak mudah namun hasilnya selama ini menunjukkan kemajuan signifikan karena pemerintah intensifkan diplomasi perbatasan.

Retno juga mengatakan, terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selama empat tahun ini tidak pernah kompromi terhadap kelompok separatis.

Menurut dia, pemerintah gencar melakukan diplomasi kedaulatan terhadap berbagai negara sehingga langkah kelompok separatis di dunia internasional tidak mendapatkan dukungan.

"Kita dapat lihat dalam empat tahun ini kelompok separatis tidak mendapatkan dukungan dunia internasional," ujarnya.

Selain itu, menurut dia terkait perlindungan warga negara di luar negeri, pemerintah telah melakukan peningkatan perlindungan dan keberpihakan terhadap warga negara di luar negeri.

Dia mengatakan pemerintah berupaya menghadirkan negara bagi para WNI dengan penguatan sistem perlindungan melalui teknologi informasi seperti penyediaan "hotline" 24 jam.

"Lalu kami membuat portal e-perlindungan yang menjadi dasar kebijakan satu data sehingga administrasi kependudukan terintegrasi di dalam dan luar negeri," katanya.

Selain itu menurut dia pemerintah juga melalukan pendampingan konsuleran yang sudah tersistem dengan baik, pemenuhan hak pendidikan TKI dengan "community learning center".

Baca juga: Diplomasi sengketa batas Indonesia-Timor Lesta terus ditempuh
Baca juga: Sejumlah kesepakatan perbatasan dengan negara tetangga harus ditinjau


 

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2018