Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly, di Jakarta, Senin.
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyampaikan bahwa peningkatan investasi dan ekspor merupakan agenda penting yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. "Ekspor biasanya berawal dari investasi yang dilakukan pada suatu sektor," ujarnya.
Menurut dia, kerja sama antara BKPM dan LPEI diperlukan dalam upaya mendukung iklim dan pelayanan penanaman modal yang kondusif untuk peningkatan penanaman modal, perekonomian nasional dan kapasitas sumber daya.
"Di era kondisi perekonomian global yang sedang prihatin, upaya-upaya kolaborasi dengan lembaga-lembaga pembiayaan baik di tingkat nasional dan internasional harus terus diupayakan," katanya.
BKPM mencatat, realisasi investasi Semester I-2018 sebesar Rp361,6 triliun, tumbuh 7,4 persen dibanding realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp336,7 triliun.
Secara kumulatif Semester I-2018 realisasi PMA turun 1,1 persen dari Rp206,9 triliun di semester I 2017 menjadi Rp204,6 triliun. Sementara realisasi PMDN naik 21 persen dari Rp129,8 triliun menjadi Rp157 triliun.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly mengatakan pihaknya akan terus melakukan peningkatan kualitas dalam memfasilitasi kegiatan ekspor, salah satunya dengan kerja sama kelembagaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Kerja sama dengan BKPM akan sangat membantu LPEI dalam menjalankan mandatnya, yaitu mendorong peningkatan ekspor. Ketersediaan informasi terkait kondisi perdagangan internasional, penanaman modal, serta koordinasi antar lembaga akan sangat bermanfaat bagi eksportir untuk meningkatkan daya saing dan masuk ke pasar-pasar prospektif," ujarnya.
Saat ini LPEI mencatat total asset sebesar Rp119 Triliun dengan kinerja pembiayaan Rp109 triliun, Penjaminan Rp11.5 triliun, Asuransi Rp11.9 Triliun. LPEI juga melaksanakan tugas Jasa Konsultasi dan telah melahirkan sebanyak 20 eksportir baru.
Dalam MoU tersebut BKPM dan LPEI menyepakati 10 poin kesepahaman, yakni pertama, dukungan terhadap perekonomian nasional, terutama untuk mendorong investasi dan perdagangan internasional. Kedua, pertukaran data dan informasi terkait peningkatan ekspor Indonesia seperti Business Intelligence, serta potensi penanaman modal dan pengusaha potensial di dalam dan di luar negeri, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, sinergitas sebagai Joint Lead Problem Solver untuk mengatasi hambatan investasi ataupun hambatan aktivitas usaha terkait ekspor yang dihadapi oleh para pelaku usaha, dengan menjadi penghubung maupun fasilitator dengan institusi lainnya di dalam negeri. Keempat, sinergi dalam Joint Research terkait namun tidak terbatas pada penetrasi tujuan ekspor baru seperti penyusunan "Overseas Investment Guidelines".
Kelima, koordinasi luar negeri bersama dengan representasi BKPM di luar negeri maupun dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mengatasi hambatan investasi atau hambatan berusaha. Keenam, kerja sama dalam penyusunan dan pengadaan informasi terkait sumber potensi kerja sama bagi investor dalam mencari mitra kerja sama di dalam negeri (matchmaking). Ketujuh, kerja sama dengan saling memberikan informasi perkembangan kondisi usaha serta investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat berpotensi menghambat atau merugikan iklim usaha bagi para pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri.
Kedelapan, sinergi dalam melakukan Joint Marketing Effort untuk meningkatkan inward dan outward investment dalam rangka peningkatan ekspor nasional bagi pelaku usaha, institusi keuangan, investment agencies dan stakeholder lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Kesembilan, pengembangan kapasitas sumber daya. Dan terakhir kerja sama lainnya yang disepakati.
Baca juga: BKPM: Indonesia tawarkan investasi pariwisata di IMF
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2018
