Palangka Raya (ANTARA News) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, mengimbau agar data statistik seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi jangan dijadikan komoditas politik untuk saling menjatuhkan. "Pertumbuhan ekonomi seringkali digunakan oposisi untuk mengkritisi pemerintah, demikian pula sebaliknya pemerintah menggunakan indikator itu untuk menunjukkan keberhasilan," kata Rusman, di Palangka Raya, Senin. Menurut dia, para pengamat maupun kalangan oposisi cenderung menilai angka pertumbuhan ekonomi yang rendah sebagai ekonomi stagnan dan pembangunan sektor riil tidak begerak. Sedangkan bila pertumbuhan tinggi hingga di atas enam persen dianggap tidak berkualitas, karena tidak mampu mengangkat pengangguran dan kemiskinan serta memperlebar tingkat kesenjangan, lanjutnya. "Pertumbuhan ekonomi bersama indikator kunci lain yaitu inflasi, kemiskinan, pengangguran, bukan lagi sekedar instrumen kebijakan, perencanaan dan evaluasi. Tetapi bisa juga bernuansa kepentingan politis yang menjadikan kita kurang nyaman," jelasnya. Hal tersebut, menurutnya, menyebabkan angka statistik menjadi rawan terhadap "pressure" (tekanan) dan kepentingan dari berbagai pihak. "Oleh karena itu, saya minta jajaran statistik mampu meningkatkan imunitasnya dan bekerja secara proporsional agar terhindar dari pengaruh-pengaruh itu," jelasnya. Peningkatan imunitas itu kian penting terutama saat menjelang Pilkada karena angka statistik akan menjadi lebih sensitif lagi. Pada saat Pilkada, kata Rusman, menjadi manusiawi bagi Gubernur yang maju sebagai calon "incumbent" berharap indikator yang baik untuk menunjukkan pencapaian keberhasilannya. "Namun kita juga harus tegas dan konsisten, kalau baik katakan baik, kalau lambat terima saja. Karena kejujuran kita bukan hanya pada publik tapi lebih pada yang di Atas," katanya. Rusman mengaku, BPS secara nasional selama ini masih tidak terpengaruh oleh tekanan yang berkembang sehingga imunitasnya harus tetap dijaga. "Berikan statistik yang benar walaupun itu menyakitkan bagi pemerintah," kata Rusman mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia berharap pihak pengguna data dapat memahami semua manfaat dan keterbatasan yang dimiliki oleh data PDRB. PDRB bukanlah segala-galanya, dia harus dilengkapi dengan potret lain seperti pemerataan pendapatan, lapangan kerja, kemiskinan, dan sebagainya. BPS bersama BI dan Bappenas/Bappeda diharapkan dapat lebih menciptakan kerjasama dan saling pengertian sekaligus memberikan kontribusi optimal bagi perbaikan dan penyempurnaan kualitas data PDRB. "Informasi statistik yang jujur dan obyektif akan ikut mencerdaskan bangsa," demikian Rusman Heriawan. (*)

Copyright © ANTARA 2007