Jakarta (ANTARA News) - Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dengan penghasilan Rp1,2 juta sampai Rp1,7 juta yang ingin membeli rumah, baik bersusun ke atas maupun tidak bersusun (Rumah Sederhana Sehat), akan difasilitasi melalui sewa beli. "Idealnya sepertiga penghasilan digunakan untuk mencicil KPR, akan tetapi dengan penghasilan sebesar itu tidak cukup untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR)," kata Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Tito Murbantoro, di Jakarta, Rabu. Dengan demikian, kata Tito dalam diskusi dengan wartawan, pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah kendali Menpera akan memfasilitasi golongan penghasilan Rp1,2 juta sampai Rp1,7 juta untuk membeli rumah. "Apabila tidak difasilitasi, golongan tersebut tidak akan mampu membeli rumah karena uang muka dan cicilannya sangat besar. Namun dengan pola ini mereka membeli rumah seperti membayar sewa," ujarnya. Menurut Tito, model dari sewa beli ini pemerintah menalangi terlebih dulu melalui dana BLU ("bridging finance") , setelah itu mereka mencicil sebesar sepertiga dari penghasilannya. Melalui pola ini diharapkan dalam waktu tahun ke enam mereka sudah sanggup untuk mengumpulkan uang muka serta penghasilannya sudah mencukupi untuk membiayai KPR. Jadi melalui dana BLU tersebut, pemerintah mencoba mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah tentunya sesuai sasaran penghasilannya. Seperti untuk Rusuna, berarti yang dapat difasilitasi adalah tipe 21 dengan harga kurang dari Rp75 juta, sedangkan untuk RSh bisa tipe 36 dengan harga kurang dari Rp42 juta per unit. Tito juga mengatakan, dana BLU dapat dimanfaatkan sebagai subsidi untuk mengurangi biaya dana (cost of fund) dengan harapan suku bunga dapat ditekan menjadi satu digit saja. Tito mengungkapkan tujuan dibentuknya BLU perumahan untuk menjembatani masyarakat yang semula tidak memenuhi syarat mendapatkan KPR menjadi dapat diterima kalangan perbankan. BLU Menpera saat ini masih dalam proses di Departemen Keuangan dan Menteri Negara Pemberdayaan Masyarakat untuk pembentukan Satuan Kerjanya. "Saat ini progressnya tinggal 10 persen lagi, paling lambat awal 2008 sudah dapat beroperasi," tuturnya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007