pemerintah menyampaikan penjelasan umum kepada pihak pengusaha terkait revisi DNI yang masuk dalam Paket Kebijakan XVIJakarta, (ANTARA News) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah mensosialisasikan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) ke pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui pertemuan dengan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani.
“Inikan lagi sosialisasi saja dengan pengurus Kadin, Ketua Umum Kadin, dan yang mewakili,” kata Airlangga usai bertemu Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.
Menurutnya, pemerintah menyampaikan penjelasan umum kepada pihak pengusaha terkait revisi DNI yang masuk dalam Paket Kebijakan XVI.
Airlangga menyampaikan bahwa tidak ada perubahan waktu dalam menerapkan relaksasi DNI yang telah digodok pemerintah.
“Tidak ada (pengunduran waktu),” pungkasnya.
Menperin menyambangi Kantor Kemenko Perekonomian hari ini (22/11) yang disusul Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani dan Ketua Badan Otomom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tax Center Ajib Hamdani.
Dalam DNI 2018 yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI, sebanyak 54 bidang usaha dikeluarkan dari DNI atau dibuka kesempatan PMA 100 persen.
Apabila ditambah dengan DNI 2016, maka jumlah bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI mencapai 95 bidang usaha.
Pelaksanaan DNI 2016 dinilai belum optimal mengundang modal masuk karena kurang tersosialisasi dan keterbukaannya kurang menarik, baik karena besaran kepemilikan terutama merger dan akuisisi PMA.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018
