Jakarta (ANTARA News) - Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengatakan, pihaknya belum menyepakati permintaan Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk penggunaan sisa dana penanganan bencana dalam APBN Perubahan 2007 Rp1,25 triliun sebagaimana permintaan Menko Kesra. "Dari jumlah itu, yang telah kita sepakati secara prinsip sekitar Rp1,1 triliun, sedangkan yang Rp150 miliar belum disepakati karena masih ada yang harus dibahas dengan pemerintah," kata Emir kepada ANTARA News di Jakarta, Sabtu. Dengan demikian, tambahnya, dana bencana, yang dialokasikan untuk rekonstruksi pasca bencana tersebut, belum bisa digunakan sama sekali, tanpa persetujuan Panitia Anggaran. Sedangkan untuk bencana gempa di Bengkulu dan Sumatera Barat yang menelan korban sembilan warga meninggal dunia dan puluhan korban luka-luka, Emir menyatakan anggaran yang digunakan adalah anggaran Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) sebagai penanggung jawab masa tanggap darurat. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sisa dana penanganan bencana sebesar Rp1,25 triliun sebagaimana permintaan Menko Kesra, dengan perincian: bantuan pemda Rp1,062 triliun, mitigasi bencana Rp20 miliar, pengadaan perlengkapan mobilitas peralatan penanganan bencana dan penyakit menular Rp148 miliar, dan untuk koordinasi penanganan kebakaran hutan Rp20 miliar. Dari dana penanganan bencana dalam APBNP 2007 sebesar Rp2 triliun, kata Menkeu, Rp750 miliar telah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dan penanganan bencana yang terjadi pada Desember 2006-Maret 2007, termasuk bencana banjir di awal 2007. Sementara itu, Deputi Bidang Penanggulangan Bencana Bakornas PB, Thabrani mengatakan pihaknya belum tahu berapa anggaran Bakornas yang telah dan akan digunakan pada masa tanggap darurat di Bengkulu dan Sumatera Barat. "Pada prinsipnya, pemerintah akan menyediakan berapapun anggaran yang diperlukan," katanya. Menurutnya, pihaknya akan mengerahkan kemampuan domestik secara maksimal sehingga tidak mengharapkan adanya bantuan asing. "Kita punya harga diri sehingga kita tidak mendorong untuk bantuan asing. Kelihatannya akibat bencana ini masih bisa ditanggulangi oleh pemerintah daerah dan pusat," katanya. Dalam APBN 2007, anggaran Bakornas PB sebesar Rp61,5 miliar, dan dalam Rancangan APBN Perubahan 2007 diturunkan menjadi sebesar Rp55 miliar. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007