Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri antara lain membicarakan paket RUU Politik, penjajakan hubungan kedua partai, dan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suryadharma didampingi Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefudin dan Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowah tiba di kediaman Megawati Jl. Teuku Umar, Jakarta, Senin, sekitar pukul 13.00 WIB dan disambut oleh Taufiq Kiemas, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung dan Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. Pembicaraan berlangsung tertutup selama kurang lebih satu jam tanpa kehadiran Megawati. Namun Pramono Anung menegaskan bahwa pertemuan itu diketahui dan direstui oleh Ketua Umum PDIP tersebut. Suryadharma mengatakan, pertemuan untuk melakukan penjajakan hubungan kedua partai, meskipun pembicaraan mengenai koalisi belum ada. "Belum (membicarakan koalisi). Masih saling menjajakilah. Kira-kira begitu," kata Suryadharma seusai pertemuan. Namun demikian, ia menambahkan bahwa sangat mungkin terjadi koalisi antara kedua partai mengingat kedua partai tersebut mempunyai hubungan yang cukup erat. "Saya katakan bahwa PDIP dan PPP pernah sama-sama berkuasa. PDIP dan PPP sama-sama pernah merasakan pahit getirnya perjuangan politik. Kedua pimpinan dari partai merupakan sahabat-sahabat kariblah, yang sangat mudah menyesuaikan diri dengan keadaan," paparnya. Sementara itu Pramono mengatakan, pembicaraan tersebut juga diisi dengan pembahasan mengenai beberapa isu yang sedang dibahas di DPR seperti paket RUU politik. "Kedatangan Ketua Umum PPP adalah untuk membicarakan beberapa agenda politik yang ada di DPR termasuk diantaranya menyamakan persepsi tentang paket UU politik karena bagaimanapun PDIP, PPP dan partai-partai yang lain mempunyai agenda yang perlu dipersamakan agar pembahasan Undang Undang ini bisa cepat selesai," kata Pramono. Hal lain yang muncul dalam pembicaraan disebut Pramono adalah kesepakatan mengenai masalah seleksi anggota KPU, dimana kedua partai sepakat bahwa nama-nama yang bermasalah tersebut sebaiknya dicoret saja, karena jika dikembalikan ke Pemerintah akan memakan waktu lama lagi. "Akan terlalu lama kalau dikembalikan ke Pemerintah, kami menyarankan agar nama-nama yang bermasalah itu dicoret saja hingga polemik ini tidak berkepanjangan," kata Pramono. Sementara itu mengenai ketidakhardiran Megawati, Pramono mengatakan, "Hadir atau tidak hadirnya (Megawati) kan gak penting. Yang jelas ini atas restu Ibu Mega". (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007