Pesisir Selatan (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar bantuan untuk korban gempa jangan sampai dimanipulasi atau masuk kantong pribadi, sebab perbuatan itu adalah kejahatan luar biasa apalagi di tengah kesulitan seperti sekarang ini. Presiden Yudhoyono menyatakan hal itu, Selasa di Painan, di hadapan Gubernur Sumbar dan sejumlah bupati dan walikota yang daerahnya tertimpa bencana gempa beruntun di Sumbar. Setelah meninjau pengungsi di Muko-Muko (Bengkulu), Presiden bersama Ibu Ani Yudhoyono sejak Senin sore hingga Selasa siang berada di Pesisir Selatan, satu lokasi terparah diguncang gempa beruntun sejak Rabu pekan lalu. Kunjungan ini, demikian Presiden Yudhoyono, guna memastikan langkah-langkah tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah terkait penanganan korban bencana gempa bumi itu. "Bantuan harus disalurkan dengan jujur. Jangan sampai terjadi bantuan disalurkan Rp40 miliar, tetapi karena dikorupsi hingga disalurkan Rp20 miliar, ini kan juga merugikan negara," kata Presiden. "Jadi tolong dibantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah ini, agar penderitaan mereka dapat diringankan," katanya. Presiden mencontohkan sama dengan membuka program `dompet peduli bencana", tiap donatur walau hanya menyumbang Rp5.000, tentu ingin agar bantuannya itu sampai pada yang berhak menerimanya secara utuh. "Bagi yang mengambil hak orang lain, itu satu dosa besar dan dilarang agama," kata Presiden, seraya menambahkan jangan sampai memanipulasi bantuan tersebut. Presiden mengajak aparat pemerintah di daerah agar melakukan penyaluran bantuan secara benar, sehingga memberi manfaat dan ini satu perbuatan amal yang mendapat pahala dari Allah SWT. Mengenai Sumbar, satu wilayah berpotensi gempa, pada kesempatan itu Presiden juga meminta pemimpin di daerah itu harus siap menghadapinya, dan mau turun ke lapangan (lokasi bencana -- red), rela berkorban dan jika ada cercaan dalam menanganinya termasuk penyaluran bantuan, janganlah sampai menurunkan semangat untuk bekerja. "Semua harus bekerja sesuai dengan program tetap penanggulangan bencana, dan gunakan skala prioritas tanggap darurat," katanya, sambil menambahkan tiap ada bencana tahap pertama adalah mengatasi masalah korban dan pengungsi, setelah itu baru laksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden juga meminta pemerintah daerah membuat unit posko dengan manajemen penanggulangan yang baik, jangan asal-asalan, dan Sumbar hendaknya dapat menjadi model penanggulangan bencana yang baik. Terkait bantuan teknologi guna menekan jatuhnya korban, Presiden meminta Menko Kesra Aburizal Bakrie agar menggalang kerjasama dengan negara lain dan badan internasional. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007