Surabaya (ANTARA News) - Pengurus Daerah PSSI Jawa Timur akan mendukung digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub untuk mengganti Ketua Umum PSSI Pusat Nurdin Halid yang sedang terkena masalah hukum, apabila kondisi memang memungkinkan. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum yang juga juru bicara Pengda PSSI Jatim, Ahmad Riyadh SH, usai rapat pengurus di Surabaya, Minggu malam. "Sejauh ini kami bersikap istiqomah dan masih mendukung kepemimpinan Nurdin Halid. Tapi, kalau memang mekanisme untuk menggelar Munaslub dipenuhi anggota PSSI, kami siap mendukung," katanya. Saat memberikan keterangan pers, Ahmad Riyadh didampingi Ketua Pengda PSSI Jatim, Haruna Soemitro. Namun, karena posisi Haruna yang kini juga masuk dalam jajaran anggota Komisi Eksekutif (Exco) PSSI, maka Haruna tidak bersedia memberikan penjelasan. "Kami menyerahkan sepenuhnya perlu atau tidaknya digelar Munaslub kepada pengcab-pengcab PSSI di Jatim. Kami tidak dalam posisi menggalang dukungan atau menolak. Silakan pengcab menyuarakan aspirasinya," kata Riyadh. Namun, apabila dalam perkembangan selanjutnya suara yang menuntut Munaslub untuk mengganti Nurdin Halid mencapai 2/3 dari seluruh anggota PSSI sesuai aturan yang berlaku, maka mau tidak mau PSSI Jatim akan mendukungnya. "Memang ada pengcab di PSSI Jatim yang menyuarakan Munaslub, tapi jumlahnya tidak banyak, termasuk juga pengcab dari daerah lain," kata Riyadh. Menurut Riyadh, kasus yang menimpa Nurdin Halid bukan lagi menyangkut persoalan hukum, tapi sudah memasuki ranah politis. Status hukum Nurdin Halid sebenarnya juga sudah diketahui anggota PSSI saat Musyawarah Nasional di Makassar pada April 2007 lalu. "Tapi saat itu belum ada keputusan hukum tetap dan anggota PSSI sepakat memilih Nurdin Halid secara aklamasi menjadi ketua umum. Jadi kalau sekarang ada keputusan hukum tetap, PSSI Jatim masih tetap konsisten dengan keputusan saat Munas lalu," tambah Ahmad Riyadh. Terkait kemungkinan macetnya roda organisasi PSSI akibat Nurdin Halid menjalani hukuman kurungan dua tahun akibat kasus korupsi, Ahmad Riyadh menilai kemungkinan itu sangat kecil. "Nurdin Halid pernah mengalami masalah ini saat periode pertama masa jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Semuanya tidak ada masalah dan program kerja PSSI juga berjalan dengan baik saat itu," katanya. Riyadh membantah apabila sikap lunak PSSI Jatim kali ini terkait masuknya Haruna Soemitro menjadi anggota Exco. "Justru Haruna menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pengcab-pengcab," katanya. Pada tahun 2005 saat Nurdin Halid juga tersangkut kasus hukum dan dijebloskan ke penjara, Ketua Pengda PSSI Haruna Soemitro merupakan salah satu tokoh yang paling keras menuntut digelarnya Munaslub untuk mengganti Nurdin Halid. Namun tuntutan PSSI Jatim dan beberapa daerah lain pada saat itu, ternyata tidak membuahkan hasil. Munaslub gagal digelar dan Nurdin Halid tetap menjabat ketua umum PSSI hingga kemudian terpilih kembali saat Munas di Makassar pada april 2007 lalu. "Kalau memang ketua umum PSSI berhalangan tetap, maka wakil ketua umum yang akan menjalankan roda organisasi, sesuai aturan yang berlaku," kata Haruna Soemitro. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007