Beijing (ANTARA News) - China telah menyuarakan peringatan terbaru atas Taiwan karena negara pulau itu merencanakan suatu referendum untuk menjadi anggota PBB, dan mengatakan langkah tersebut dapat membahayakan perdamaian regional. Tawaran berturut-turut oleh Taiwan, agar diakui negara-negara di seluruh dunia, sebagai anggota PBB selalu gagal sejak 15 tahun silam. Beijing telah mengancam untuk menyerang negara pulau bila terus melakukan langkah kemerdekaan formal. Jia Qinglin, orang ketiga dari khirarki Partai Komunis CHina, mengatakan "aktivitas-aktivitas memisahkan diri" menyangkut Taiwan itu masih "penuh semangat". "Pemerintahan Chen Shui-bian mengabaikan kepentingan rakyat Taiwan dan kecaman internasional secara keras kepala mendorong aktivitas untuk perolehan personal," Jia mengatakan dalam suatu jumpa pers. Chen merupakan presiden yang memperjuangkan kemerdekaan pulau itu. "Hal itu dapat merusak kepentingan fundamental bagi kedua pihak di Selat Taiwan dan mengancam stabilitas di kawasan itu serta Asia Pasifik," kata Jia, menurut suatu laporan suratkabar People's Daily. Chen merencanakan referendum untuk keanggotaan PBB pada Maret tahun depan bertepatan dengan pemilihan presiden. Langkah tersebut ditentang keras oleh China dan juga tidak disenangi AS, yang mengkhawatirkan meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. China telah menklaim kedaulatan atas Taiwan sejak berakhirnya Perang Saudara China pada 1949 dan berjanji akan mengembalikan rakyat di pulau ke pangkuan China daratan, bila perlu menggunakan kekuatan. Jia merupakan salah satu dari sembilan pejabat pengambil keputusan Partai Komunis China, Komite Politbiro, dan memegang urusan-urusan Taiwan. Dua upaya Taiwam pekan lalu untuk menawarkan keanggotaannya dalam agenda sidang Majelis Umum PBB yang secara mudah diblok oleh China, yang didukung 170 negara, dibanding Taiwan yang hanya didukung 24 negara. Para pengeritik mengatakan, langkah-langkah itu merupakan provokasi yang tidak perlu, yang tujuannya membantu Partai Progresif Demokratik pimpinan Presiden Chen untuk kembali berkuasa, dan mengalihkan perhatian publik dari skandal korupsi yang dilakukan Chen dan keluarganya. Taiwan, secara formal diketahui sebagai Republik China, dipaksa keluar dari PBB pada 1971 untuk kepentingan Republik Rakyat Beijing. Wakil Menlu China Yang Jiechi mendesak Washington untuk kerjasama dengan Beijing guna mencegah "Kemerdekaan Taiwan" saat ia bertemu dengan Menlu AS Condoleezza Rice di New York pada Minggu. Washington mengakui China dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, namun terikat dibawah Undang-undang Hubungan Taiwan untuk membantu pulau itu dalam membela diri sendiri, demikian Reuters.(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007