New York (ANTARA News) - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, dalam pidato Selasa di hadapan Sidang Majelis Umum PBB, mengumumkan sengketa mengenai program nuklir negerinya "ditutup". Ahmadinejad mengatakan masalah tersebut sekarang berada di tangan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang telah mengadakan pembicaraan dalam dua hari terakhir dengan Iran dengan tujuan merancang rencana guna memperoleh jaminan dan bukti bahwa keinginan nuklir Irak bersifat damai. "Saya secara resmi mengumumkan bahwa dalam pendapat kami masalah nuklir Iran sekarang ditutup dan telah kembali kepada masalah lembaga biasa," kata Ahmadinejad, seperti dilansir DPA. Ia mengulangi pernyataan bahwa negerinya telah berhasil memproduksi bahan bakar nuklir dalam skala industri "bagi tujuan damai". Negara Barat telah menuduh Iran berusaha memperoleh senjata nuklir, dan beberapa pemimpin menyuarakan kekhawatiran itu dalam pidato mereka sendiri di hadapan Sidang Majelis Umum, Selasa. "Jika kita mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir, kita akan menciptakan resiko yang tak dapat diterima bagi kestabilan di wilayah itu dan di dunia," kata Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Selasa pagi. Dewan Keamanan PBB telah memerintahkan Iran menghentikan kegiatan pengayaan uraniumnya, dan pemimpin negara besar bertemu Jumat di Washington guna membahas pemberlakuan sanksi lebih keras atas Republik Islam tersebut. Banyak diplomat dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan --Inggris, China, Perancis, Rusia dan Amerika Serikat -- ditambah Jerman mengadakan pembicaraan mengenai resolusi baru untuk menekan Iran. Dalam suatu taklimat menyusul pidatonya, Ahmadinejad mengatakan keputusan Amerika Serikat atau Perancis "tidak penting". Bagi Iran, "masalah politik" program nuklirnya sekarang ditutup dan mestinya tak pernah diserahkan kepada Dewan Keamanan. Ahmadinejad mengatakan kepada Sidang Majelis Umum bahwa Dewan Keamanan disandera oleh sekelompok "negara congkak". Ia tak pernah menyebut nama Amerika Serikat atau negara lain. "Di antara semua badan yang tak efektif, sayangnya, Dewan Keamanan PBB menempati urutan pertama," katanya. "Dalam menyalah-gunakan Dewan Keamanan, negara-negara congkak telah berulang-kali menuduh Iran dan bahkan mengeluarkan ancaman militer serta menjatuhkan sanksi tidak sah atasnya." (*)

Copyright © ANTARA 2007