counter

Yogyakarta yakin bisa capai target nol kawasan kumuh tahun ini

Yogyakarta yakin bisa capai target nol kawasan kumuh tahun ini

Arsip Foto. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kanan), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan), Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (keempat kanan), bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kelima kanan) meninjau program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di bantaran Sungai Karangwaru, DI Yogyakarta, Selasa (15/11/2016). Program Kotaku merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan untuk mendukung terwujudnya layak huni, produktif, dan berkelanjutan. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah Kota Yogyakarta optimistis bisa menangani 50,97 hektare kawasan kumuh yang tersisa di beberapa wilayahnya dan mencapai target nol persen kawasan kumuh tahun ini.

"Kami optimistis bahwa seluruh kawasan kumuh yang masih tersisa pada tahun ini akan bisa ditangani. Ada berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target nol persen kawasan kumuh," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tri Agus Haryono di Yogyakarta, Sabtu.

Wilayah yang menjadi sasaran penanganan kawasan kumuh tahun ini di antaranya Muja-Muju dan Giwangan di bantaran Sungai Gajah Wong; Pringgokusuman, Ngampilan dan Pakuncen yang berada di sekitar Sungai Winongo; serta Klitren dan Purwokinanti yang berada di kawasan Sungai Code.

"Di beberapa kelurahan sasaran, program penanganan kawasan kumuh pada tahun ini adalah meneruskan program yang sudah berjalan tahun sebelumnya. Misalnya di Muja-Muju untuk penataan bantaran sungai," kata Tri Agus.

Seperti tahun sebelumnya, pemerintah menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta serta Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogakarta dan pemerintah pusat untuk membiayai penanganan kawasan kumuh.

Program penanganan kawasan kumuh Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang utamanya menyasar 15 kelurahan, namun memungkinkan penambahan sasaran.

"Jumlah kelurahan sasaran yang akan memperoleh bantuan dana investasi (BDI) pada tahun ini dimungkinkan berkurang karena kawasan kumuh di beberapa kelurahan sudah bisa ditangani," kata Tri Agus.

Tahun ini pemerintah kota juga akan melakukan penataan permukiman kumuh skala kawasan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Besaran alokasi dana yang akan dikucurkan masih dibahas, tetapi bisa mencapai puluhan miliar rupiah," kata Kepala Seksi Pengawasan Bangunan DPUPKP Kota Yogyakarta Yunita Rahmi Hapsari.

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016, luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta mencapai 264,9 hektare. Tahun 2017, pemerintah kota berhasil menangani 79 hektare di antaranya. Luasan kawasan kumuh yang bisa ditangani pada 2017 tersebut melebihi target awal 40 hektare.

Program penanganan kawasan kumuh dilanjutkan pada 2018 dengan luas kawasan kumuh yang dapat ditangani mencapai 40,82 hektare.

Tri Agus mengatakan sekarang kecamatan dengan sisa kawasan kumuh paling luas yang harus ditangani berada di Jetis, dengan luas area kumuh 9,94 hektare.

Sementara Kecamatan Umbulharjo yang sebelumnya menjadi kecamatan dengan kawasan kumuh terluas kini hanya memiliki sisa 8,78 hektare kawasan kumuh.

Baca juga:
12 kelurahan prioritas "Kotaku" 2017 di Yogyakarta
Infrastruktur berkualitas dibangun di kawasan kumuh perkotaan Yogyakarta

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar