Kemenag NTB minta polisi usut tuntas pungli masjid

Kemenag NTB minta polisi usut tuntas pungli masjid

Tersangka kasus dugaan pungli dana rekonstruksi masjid pascagempa yaitu staf KUA Gunungsari berinisial BA (kiri) dan Kasubag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat berinisial IK (kanan) menutupi wajahnya ketika dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolres Mataram, NTB, Rabu (16/1/2019). Tersangka IK diduga berperan sebagai pesuruh tersangka BA untuk menarik fee dari pengurus masjid penerima dana rekonstruksi pascagempa Lombok yang disalurkan Kemenag melalui DIPA 2018. (ANTARA FOTO/Dhimas B. Pratama/wsj)

Mataram (ANTARA News) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat H Nasrudin meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus pungli dana rekontruksi masjid di Kabupaten Lombok Barat.

"Kalau ini dikatakan dilakukan secara terstruktur, kita minta kepolisian mengusut semua. Termasuk, bila ada keterlibatan orang dalam," ujarnya di Mataram, Rabu.

Ia menyatakan, sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama NTB, dirinya tidak pernah menginstruksikan adanya pemotongan dari setiap bantuan dana pascagempa yang diberikan kepada masjid di wilayah itu.

Bahkan, dirinya pun tidak tahu menahu ada pemotongan dana rekonstruksi masjid pascagempa di lembaga yang dipimpinnya itu.

"Tidak pernah kami tahu ada pemotongan seperti itu. Kami juga tidak pernah ikut-ikut," ucapnya, menegaskabn.

Nasrudin menegaskan, saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tersangka BA oleh pihak kepolisian, dirinya saat itu sedang menghadiri sebuah kegiatan di Kabupaten Lombok Timur.

"Saya tahunya setelah dikabari salah satu staf, bahwa ada penangkapan dan penggeledahan di kantor. Seketika itu saya memutuskan kembali ke Mataram," tuturnya.

Menurut Nasrudin, anggaran dana yang diperuntukkan untuk rekontruksi masjid pascagempa di NTB itu, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Kementerian Agama RI untuk Kanwil Kemenag NTB.

"Anggaran ini diperuntukkan kepada 58 masjid di enam wilayah yang terdampak gempa, seperti Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, dan Sumbawa Barat," ucapnya.

Ia pun berharap dari kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenetrian Agama di seluruh NTB untuk tidak melakukan hal yang sama.

"Kami berharap, jangan ada lagi ASN di Kementerian Agama yang berani coba-coba. Berani bermain, sanksi yang sama juga akan menanti," kata Nasrudin.

Baca juga: Polres Mataram OTT pegawai Kemenag Lombok Barat

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kepala TU Kemenag otak korupsi dana rekon masjid

Komentar