Surabaya (ANTARA News) - Delapan biksu dari Sangha Agung Indonesia dilaporkan selamat dari aksi kekerasan junta militer di Myanmar. "Mereka selamat, karena delapan biksu itu tersebar pada tiga biara `washa` (meditasi)," kata biksu Nyaria Nando Bhikku dari Sangha Agung Indonesia di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Selasa. Ia mengemukakan hal itu saat mendampingi tiga biksu dari Thailand untuk memberikan dukungan pada aksi solidaritas menolak kekerasan junta militer Myanmar di Surabaya. Tiga biksu Thailand yang memberikan dukungan atas solidaritas untuk Rakyat Burma adalah Ven Phramaha Chainarong, Ven Pramaha Plachai, dan Ven Praha Mat. Didampingi Dharmasaputra Irwan Pontoh dari Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Surabaya, biksu Nyaria nando Bhikku mengatakan delapan biksu Indonesia itu berlatih "washa" (berdiam diri) selama tiga bulan sejak 12 Agustus lalu. "Kami sulit melakukan komunikasi dengan delapan biksu itu, tapi informasi yang kami terima bahwa mereka selamat dari kekerasan junta militer Myanmar," katanya. Menurut dia, mereka selamat karena biksu yang diserang junta militer adalah para biksu di biara-biara pendidikan, sedangkan delapan biksu Indonesia ada di biara "washa" (meditasi). "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kedubes RI di Myanmar untuk memberikan perlindungan dan sewaktu-waktu mengevakuasi bila ada tindak kekerasan dari junta militer Myanmar," katanya. Sementara itu, katanya, para biksu di Indonesia sudah melakukan kebaktian dengan menggunakan baju warna merah untuk mendoakan para biksu Indonesia yang ada di Myanmar. "Kabarnya, delapan biksu itu termasuk utusan resmi dari Sangha Agung Indonesia, sedangkan biksu yang berangkat untuk berlatih washa secara individual juga ada. Kami menerima informasi ada empat biksu," katanya. Sementara itu, Kepala Divisi Operasional LBH Surabaya Athoillah SH dari Solidaritas Pembela HAM Jawa Timur Untuk Rakyat Burma mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan di ASEAN. "Kami juga berharap Indonesia memanfaatkan keanggotaan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk mendesak PBB mengirim tim investigasi (Special Envoy)," katanya. Sembilan elemen Pembela HAM Jawa Timur untuk Rakyat Burma antara lain PUSHAM Unair, KPPD Surabaya, LBH Surabaya, LBH Pos Malang, dan Pusat Kajian Konstitusi Universitas Surabaya (Ubaya). (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007