Jakarta (ANTARA News) - Kabinet bayangan yang dibentuk oleh Kolisi Muda Parlemen Indonesia meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap terhadap aksi yang dilakukan junta militer Myanmar. "Indonesia harus bersikap keras terhadap junta militer Myanmar. Apa yang terjadi di Myanmar sudah melampaui batas untuk bisa ditolerir, oleh prinsip-prinsip HAM dan demokrasi," kata Menteri Luar Negeri Kabinet Bayangan, Hajriyanto Y. Thohari, di Gedung DPR Jakarta, Rabu. Pemerintah junta militer Myanmar bertindak kasar dengan mengerahkan polisi dan tentara untuk membubarkan demonstrasi rakyat. Kericuhan terjadi di kawasan Pagoda Shwedagon di pusat Kota Yangon. Sikap yang harus diambil Indonesia sebagai anggota senior Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia harus ikut berperan aktif mengirim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian, serta pemantauan yang terjadi di Myanmar. Hajriyanto mengatakan, penindasan politik yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar sudah hampir sama yang dilakukan Israel di Palestina, hanya bedanya penindasan di Myanmar dilakukan oleh bangsanya sendiri. "Indonesia harus lebih keras, ketimbang negara ASEAN lain mana pun, sebab Indonesia bisa disorot oleh dunia internasional karena Indonesia negara demokrasi terbesar di ASEAN, perintis ASEAN, dan paling berpengaruh di antara negara-negara ASEAN," kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu. Oleh karena itu, sebetulnya gengsi dan reputasi ASEAN sebagian besar berada di pundak Indonesia. Indonesia tidak perlu takut seandainya junta militer Myanmar marah kepada Indonesia. Bahkan kemarahan junta militer Myanmar kepada Indonesia, jika Indonesia bertindak lebih keras, akan menjadi sebuah kehormatan bagi perjuangan demokrasi dan HAM. "Sebagai perintis ASEAN, harusnya Indonesia malu jika ASEAN bersikap lembek, lemah, terhadap Myanmar. Kalau perlu Indonesia harus membekukan keanggotaan Myanmar atau pilihan lain Myanmar mundur dari keanggotaan ASEAN," katanya. Hajriyanto mengatakan, Indonesia selalu mengklaim politik luar negerinya demokrasi, tetapi saat ini Indonesia sering banyak diam. "Sangat aneh jika Indonesia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Myanmar urusan dalam negeri Myanmar. Statemen tersebut, hanya relevan dikeluarkan oleh pemerintah sebelum reformasi," ujarnya. Ia mengkhawatirkan, jika pemerintah Indonesia menyatakan apa yang terjadi di Myanmar merupakan urusan dalam negeri, maka hal itu menjadi refleksi kekhawatiran jika sewaktu-sewaktu di Indonesia terjadi hal sama, Indonesia serta mereta mengatakan urusan ini dalam negeri, sehingga negara lain tidak boleh ikut campur. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007