London (ANTARA News) - Perundingan pembagian kekuasaan Pakistan dengan Presiden Pervez Musharraf "gagal total", kata mantan Perdana Menteri (PM), Benazir Bhutto, di London, Rabu. Ia juga menolak sebuah tawaran amnesti menyangkut tuduhan-tuduhan korupsi terhadap dia sebagai "penyesatan" dan memperingatkan bahwa kemacetan sekarang menjelang pemilihan presiden Sabtu dapat membawa pada kerusuhan di jalan-jalan. "Perjanjian pembagian kekuasaan gagal total," kata Benazir setibanya di perundingan Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang dipimpinnya di London, dan menambahkan: "Itu salah sama sekali , berita-berita tuduhan korupsi telah dicabut. "Itu satu kampanye yang menyesatkan yang dilakukan kepala biro intelijen," tambahnya. Ia mengatakan:" Rejim sekarang tidak dapat mengamankan situasi... Saya kuatir kita akan menuju pada situasi yang dapat menimbulkan agitasi di jalan," tambahnya. "Tidak ada yang berobah dalam bulan-bulan belakangan ini." Pernyataan itu dibuat saat komite eksekutif sementara PPP bertemu di London untuk membicarakan perjanjian kemungkinan pembagian kekuasaan, sehari setelah pemerintah dilaporkan menawarkan amnesti kepadanya. Wakil ketua PPP Makhdoom Amin Fahim mengatakan tawaran amnesti kepada Benazir itu "tidak cukup." Ditanya tentang rezksinya pada tawaran Musharaf Selasa itu untuk mencabut tuduhan-tuduhan korupsi terhadapnya , Benazir mengatakan pihaknya sudah tahu bahwa ini adalah "kasus bermotif politik." "Tidaklah cukup bagi demokrasi untuk kembali, kita menuntut begitu banyak hal," katanya kepada satu kelompk kecil wartawan setibanya di lokasi pertemuan PPP di London tengah. Ia juga menegaskan bahwa PPP mendukung Musharraf sebagai presiden jika ia tetap sebagai penglima militer. "Kita tidak dapat mendukung seorang jenderal dalam pemilihan presiden. Ia harus melepaskan seragamnya dan kita tidak dapat mendukung dia dalam pemilihan presiden ini, apabila ia tetap memegang jabatan militernya," katanya, seperti dilaporkan AFP. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007