"Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta dari swasta," kata dia, di Balaikota DKI Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai hak dasar warga Jakarta adalah prioritas Pemprov DKI Jakarta. Sikap itu jelas yakni mengambilalih pengelolaan air di Jakarta.
“Ini juga sekaligus mendukung tercapainya percepatan target perluasan cakupan layanan air bersih,” kata Anies.
Menurut dia, langkah pengambilalihan ini amat penting. Untuk mengoreksi perjanjian yang dibuat pada tahun 1997 lalu. Setelah perjanjian kerja sama dengan swasta berjalan selama 20 tahun, pelayanan air bersih tidak berkembang sesuai harapan.
Di antaranya, cakupan pelayanan tidak tercapai dari target 82 persen yang dijanjikan, dan tingkat kebocoran air mencapai 44.3 persen.
Menjadikan Jakarta salah satu kebocoran air tertinggi dari kota-kota metropolitan di dunia.
“Sementara pihak swasta diberikan jaminan keuntungan yang akan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Ketidakadilan perjanjian ini merupakan perhatian kami,” kata dia.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
