"Dengan adanya kartu pra kerja ini, di-'match'-kan antara kebutuhan industri dan 'skill' yang diperoleh saat menempuh pendidikan," kata Syarkawi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan persoalan angkatan kerja baru sekarang ini adalah ketidaksesuaian antara keahlian yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah dengan kebutuhan industri.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018 ini menilai pendidikan yang ada sebelumnya belum bisa memadukan secara tepat antara kebutuhan industri dengan apa yang dilakukan dunia pendidikan.
Untuk itu, kartu Pra Kerja ini bisa memberikan solusi bagi para pencari kerja untuk beradaptasi dengan perubahan di era revolusi industri 4.0.
"Jadi kartu pra kerja ini solusi bagi para milenial kita," kata pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) itu.
Dengan kartu Pra Kerja, para milenial pencari kerja dapat memperoleh pelatihan agar memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di era disrupsi digital.
Melalui inovasi ini, maka diharapkan waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan dari para angkatan kerja menjadi lebih singkat.
Syarkawi juga menegaskan hal ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam memasuki era bonus demografi.
Kesiapan SDM yang diiringi oleh pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
"Fokus pemerintah yang mulai bergeser dari infrastruktur menjadi pembangunan SDM akan memastikan bahwa dampak bonus demografi akan diperoleh Indonesia," katanya.
Baca juga: Jokowi ingin luncurkan Kartu Pra Kerja
Baca juga: Sri Mulyani bilang tiga kartu sosial Jokowi tidak membebani anggaran
Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
