Jakarta (ANTARA News) - Empat organisasi kemahasiswaan Indonesia yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mendesak Malaysia agar menghentikan provokasi terhadap bangsa Indonesia. "Kami pemuda Indonesia yang tergabung dalam beberapa elemen organisasi mahasiswa menolak setiap upaya provokasi yang dilakukan Malaysia," kata Ketua Umum PB PMII Hery Haryanto Azzumi saat menyampaikan pernyataan bersama keempat organisasi mahasiswa itu di Jakarta, Kamis. Pelecehan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), pemukukan wasit karate asal Indonesia, pengklaiman lagu "Rasa Sayange", dan yang terbaru adalah penangkapan isteri seorang diplomat Indonesia oleh relawan "Rela", menurut mereka adalah bagian dari gerakan provokasi tersebut. "Dengan tanpa alasan yang jelas melakukan penahanan keluarga diplomat RI. Ini sungguh peristiwa yang sangat melukai harga diri bangsa Indonesia," kata Hery merujuk kasus penahanan Muslianah Nurdin, istri atase pendidikan KBRI Kuala Lumpur, Sabtu (6/10), oleh kelompok Rela Malaysia (Rela) yang melakukan operasi di Masjid Jamiek, Kuala Lumpur, walaupun ia menunjukkan identitas diri berupa kartu diplomatik. Keempat organisasi mahasiswa tersebut menyebut Malaysia tidak memiliki itikad baik dalam membangun persahabatan sebagai sesama negara yang berdaulat dengan Indonesia yang berbasis pada penghormatan harkat dan martabat sebuah bangsa. Pada sisi lain, berbagai kasus pelecehan warga Indonesia di Malaysia juga dinilai HMI, PMII, GMNI, dan GMKI sebagai kegagalan peran diplomatik pemerintah Indonesia. Mereka menilai garis politik luar negeri pemerintah RI sangat lamban dan tidak memiliki ketegasan dalam merespon kasus-kasus yang menimpa warga negara Indonesia di Malaysia. "Ketidakpastian atas perlindungan WNI oleh wakil pemerintahan RI di Malaysia dapat dikatakan menjadi teror tersendiri bagi WNI. Diintimidasi di negeri orang pada satu sisi kemudian rendahnya perlindungan dari pemerintah RI pada sisi yang lain merupakan potret kegagalan peran diplomatik pemerintahan RI," kata Hery. Oleh karena itu, HMI, PMII, GMNI, dan GMKI mendesak pemerintah untuk segera merombak sistem dan struktur operasi perlindungan warga negara di luar negeri.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007