Jakarta (ANTARA News) - Bappenas mengingatkan, kenaikan belanja negara dalam APBN 2008 harus diimbangi oleh semakin membaiknya penggunaan anggaran sehingga tidak percuma dan bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen. "Kalau menurut saya, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kualitas belanja. Pertama, dari sisi peruntukannya agar betul-betul digunakan untuk mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan. Kedua, realisasinya harus sesuai dengan rencana, bukan yang tingkat penyerapannya lambat," kata Deputi bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta, akhir pekan lalu. Dalam APBN 2008, pemerintah dan DPR menyepakati anggaran belanja negara yang mencapai Rp854,660 triliun atau naik 13,6 persen dari anggaran belanja negara dalam APBNP 2007 Rp752,370 triliun dengan kenaikan terbesar adalah di sektor belanja modal dari Rp68,087 triliun menjadi Rp101,538 triliun. "Pertumbuhan itu kuncinya melalui investasi, yaitu pembangunan infrastruktur. Jadi jalan untuk mendorong pertumbuhan adalah debottlenecking daripada infrastruktur-infrastruktur kita, yaitu pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Itulah sebabnya alokasi anggaran infrastruktur, terutama di PU dan Perhubungan mendapat kenaikan yang cukup besar sehingga kita bahkan menahan anggaran-anggaran di KL (kementerian lembaga) lainnya, atau bahkan ada yang diturunkan," kata Lukita. Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan seandainya kenaikan anggaran yang hampir mencapai 50 persen itu tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas belanja baik di tingkat pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah. Salah satu upaya untuk mendorong efektifitas belanja negara, tambahnya, adalah dengan memperbaiki koordinasi antar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat atau di daerah. "Nah dalam infrastruktur ini, kita meminta ada koordinasi antara Perhubungan dan PU serta daerah. Kalau bangun pelabuhan udara, harus ada jalan aksesnya. Itu juga harus disinergikan dengan daerah karena pusat hanya membuat jalan nasional. Ini yang kita harapkan sehingga komitmennya bisa lebih tinggi lagi pada 2008," katanya. Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan Depkeu, Herry Purnomo mengatakan, tingkat penyerapan belanja pemerintah pusat, baik melalui anggaran belanja modal dan barang, baru mencapai sekitar 40 persen hingga akhir September 2007 dari total dana Rp129,9 triliun. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007