Jakarta (ANTARA News) - Lembaga pemeringkat internasional, Moody`s Investors Service, menaikkan peringkat obligasi pemerintah Indonesia dengan mengutip rekam jejak dari kebijakan fiskal dan lebih baiknya posisi eksternal, termasuk reformasi struktural dan kebijakan manajemen yang sehat. Dalam sebuah pernyataannya yang dikutip Thomson Financial, Kamis, Moody`s menaikkan peringkat obligasi pemerintah dalam mata uang asing dan lokal menjadi "Ba3" dari "B1". Sementara peringkat batas tertinggi obligasi dalam mata uang asing naik menjadi "Ba2" dari "Ba3". Batas tertinggi ini didasarkan pada peringkat obligasi pemerintah dan penilaian Moody`s dari tingginya risiko pembayaran moratorium dalam kasus kegagalan obligasi pemerintah. Moody`s juga menaikkan peringkat batas tertinggi deposito bank dalam mata uang asing menjadi "B1" dari "B2". Sedangkan peringkat batas tertinggi untuk obligasi dalam mata uang lokal dan peringkat batas tertinggi deposito bank dalam mata uang lokal masih pada "Baa2". Seluruh `outlook` (prospek) untuk peringkat tersebut adalah stabil. "Apresiasi nilai tukar juga telah membantu mengurangi rasio utang pemerintah dari posisi tertinggi 100 persen dari PDB pada 2000 menjadi diharapkan 34 persen pada 2008," kata Aninda Mitra, analis Moody`s untuk Indonesia. Mitra menambahkan bahwa penurunan tajam dalam subsidi harga minyak dan tumbuhnya kepercayaan fiskal pada utang dalam mata uang lokal dengan bunga tetap telah mengurangi "vulnerability" (sifat rentan terserang) terhadap guncangan bunga atau harga domestik yang mendadak. Ia mengatakan, sementara kondisi ketahanan utang telah menjadi kurang lebih terjamin -- sekalipun tanpa apresiasi nilai tukar riil efektif lagi -- oleh kombinasi dari membaiknya pertumbuhan yang dinamis, rendah dan stabilnya suku bunga riil, dan defisit fiskal yang kemungkinan akan terus dalam kisaran 1,5-2 persen dari PDB dalam waktu dekat mendatang. Dia juga mengatakan kepercayaan para investor didukung oleh stabilnya politik "dan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi yang sedang berlangsung serta meningkatkan transparansi". (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007