Ketua Osis SMA 5 Padang Iqbal saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Sumbar di Padang, Selasa mengatakan pihaknya datang ke DPRD menyuarakan tuntutan mereka agar Kepala Sekolah SMA 5 Padang diberhentikan dari jabatannya.
Menurut dia ada beberapa poin yang disampaikan kepada anggota DPRD Sumbar yaitu kepala sekolah lebih mengutamakan kegiatan yang membuat nama pribadinya terangkat daripada sekolah, semenjak kepala sekolah dijabat Yeni Putri akademik SMA 5 menurun, siswa ditugaskan memungut uang komite ke seluruh kelas, kepala sekolah tidak transparan kepada siswa, guru dan wali murid serta lainnya.
Menurut dia pungutan uang komite sangat memberatkan orang tua mereka dalam kondisi ekonomi saat ini ditambah sekolah tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang membuat sekolah berprestasi.
“Kami telah dua hari melakukan mogok belajar. Kami akan berhenti (mogok) jika kepala sekolah diberhentikan,” katanya.
Sementara Guru Kesenian SMA 5 Padang Eli Darti yang mendampingi siswa mengatakan dirinya setuju dengan pemberhentian kepala sekolah. Menurut dia tuntutan para siswa ikut menyeret dirinya bahkan dirinya sempat diancam oleh suami kepala sekolah karena dianggap sebagai provokator.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan Dinas Pendidikan telah membentuk tim pencari fakta dugaan penyelewengan dana sekolah di SMA N 5. Tim pencari fakta dan akan turun, jadi kita minta agar anak-anak untuk menahan diri dan bersabar dulu.
Ia mengatakan temuan dari tim ini pencari fakta ini akan segera ditindaklanjuti dengan memanggil Dinas Pendidikan dan kepala sekolah tersebut untuk mengklarifikasi hal tersebut.
“Fakta ini sangat dibutuhkan karena tidak boleh juga hanya klaim sepihak,” katanya.
Dirinya juga meminta siswa dan para guru untuk tetap melaksanakan aktivitas belajar mengajar seperti biasa karena dalam minggu depan siswa melaksanakan ujian semester.
Komisi V mengucapkan terima kasih kepada siswa atas laporan ketidakadilan yang mereka rasakan kepada Komisi V. Hal itu sejalan dengan fokus Komisi V soal kualitas tenaga pendidik dan non pendidikan dan kurikulum pendidikan.
Hidayat menegaskan akan mendesak Dinas Pendidikan soal tumpang tindihnya pengelolaan dana BOS, BOP dan dana dari komite. Menurut dia selama ini kerap terjadi tumpang tindih dan dirinya berjanji akan menyelesaikan, namun tentu butuh waktu.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2019
