counter

Menkeu : Defisit APBN hingga Februari 2019 Rp54,6 triliun

Menkeu : Defisit APBN hingga Februari 2019 Rp54,6 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) memberikan keterangan kepada pers di Jakarta, Selasa. (Indra Arief Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Realisasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2019 mencapai Rp54,6 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan defisit fiskal periode sama di 2018 yang sebesar Rp48,3 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Defisit anggaran mencapai Rp54,6 triliun memang lebih tinggi daripada periode sama tahun lalu yang sebesar Rp48,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Selasa.

Realisasi defisit anggaran ini berasal dari pendapatan negara dan hibah sebesar Rp217,21 triliun atau 10,03 dari target serta belanja negara Rp271,83 triliun atau 11,04 persen dari pagu APBN.

Pendapatan negara tersebut mencakup penerimaan perpajakan Rp177,24 triliun atau 9,92 dari target, dan penerimaan negara bukan pajak Rp39,9 triliun atau 10,55 persen dari target.

Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari penerimaan pajak termasuk PPh migas sebesar Rp160,8 triliun atau 10,2 persen dari target dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp16,3 triliun atau 7,85 persen dari target.

Sedangkan, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp145,68 triliun atau 8,91 persen dari pagu serta transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp126,14 triliun atau 15,26 persen dari pagu.

Untuk menutup defisit anggaran tersebut, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp197,56 triliun termasuk untuk pembiayaan investasi Rp2 triliun.

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga mencatat neraca keseimbangan primer mencapai defisit Rp20,6 triliun.

Baca juga: Menkeu: Januari 2019 defisit APBN Rp45 triliun, lebih tinggi dari sebelumnya

Baca juga: Tahun pengelolaan anggaran tanpa APBN perubahan

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu: Indonesia perlu tingkatkan pendidikan akuntansi

Komentar