Padang (ANTARA News) - Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Dr Anwar Nasution, mengatakan DPR dan DPRD perlu membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP), satu bentuk perwujudan dari kekuasaan sebagai pemegang hak anggaran. Pernyataan itu disampaikan Ketua BPK dalam sambutannya pada acara peresmian Kantor Perwakilan BPK ke 24 berlokasi di Kota Padang, Sumbar, Jumat. Anwar menyontohkan, di Perlemen negara lain sudah ada PAP diketuai langsung anggota DPRD dari partai oposisi, guna menjaga "check and balance". DPR dan DPRD di Indonesia sudah memiliki panitia anggaran untuk membahas rencana anggaran negara di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, DPR dan DPRD juga telah memiliki komisi-komisi yang mengawasi penggunaan anggaran sektoral depertemen/dinas terknis. Namun, hingga kini, kata Anwar, DPR dan DPRD belum memiliki PAP yang memantau pelaksanaan Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan RAPBD secara keseluruhan. Dia menilai, tidak pernah dilakukan pengecekan oleh DPR dan DPRD bagaimana suatu instansi negara/daerah membelanjai dirinya, berapa sumber dari APBN/APBD dan berapa sumber lainnya. Padahal, PAP dinilai sangat penting dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dan pembenahan pengelolaan keuangan negara. Selain penting mempercepat pembuatan PAP, diharapkan agar DPRD dapat menggunakan hasil pemeriksaan BPK guna meningkatkan perannya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas fiskal. "Peran DPRD di satu sisi dapat melakukan singkronisasi peraturan agar tidak bertentangan antara satu dengan lainnya," katanya dan menambahkan, untuk pertanggungjawaban keuangan negara itu, maka lembaga legislatif perlu membentuk PAP. Undang-undang No.17 tahun 2003 menetapkan agar penyusunan APBD dilakukan cara pendekatan berbasis kinerja dengan pola pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Karena itu, setiap alokasi biaya harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang berbasis kinerja memerlukan pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya perlu juga ditetapkan standar analisis belanja, standar biaya dan indikasi kinerja yang rasional.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007