Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana Pemilu 2009 diharapkan tidak lebih dari Rp22 triliun, sehingga bisa lebih efisien dan tak perlu mencapai sekitar Rp47,9 triliun seperti disarankan KPU yang baru. "Kita tetap harus efisien. Jangan dianggarkan sampai Rp47,9 triliun, itu terlalu besar, lebih besar dari dana pendidikan. Tapi akan saya efisienkan lagi," kata Wapres Kalla kepada pers seusai shalat Jumat, di Jakarta. Menurut Wapres, pada 2004 anggaran pemilu dari APBN hanya sekitar Rp 6 triliun. Namun pada saat itu pembiayaan pemilu dibantu oleh APBD, sementara untuk Pemilu 2009 seluruhnya dibiayai oleh APBN. Saat ini KPU mengajukan anggaran untuk Pemilu 2009 sebesar Rp47,9 triliun. "Sebenarnya anggaran Rp22 triliun (bisa), tapi akan saya efisienkan lagi," kata Wapres. Wapres menyarankan dilakukannya efisiensi dalam soal kertas, kemudian penggunaan kotak suara bekas Pemilu 2004 serta soal pengadaan peralatan. "Untuk komputer dan peralatan tak perlu beli semua, bisa pinjam BRI. Kertasnya ngak usah yang luks, kalau perlu kertas koran," kata Wapres. Menyangkut usulan agar tidak perlu ada kartu pemilih namun cukup dengan KTP, Wapres setuju. Selain itu, Wapres juga mengusulkan jumlah pemilih di tiap TPS dinaikkan menjadi 1.000 orang. "Saya juga bicara dengan ketua-ketua parpol lain. Pokoknya segala cara untuk menghemat harus kita lakukan," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2007