Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mencari celah agar anggaran penyelenggaraan pemilihan umum bisa berasal dari APBD sehingga dapat membantu meringankan beban APBN.
"Tidak mungkin semuanya ditanggung APBN nanti saya akan cari celahnya, " kata Mendagri Mardiyanto, di Jakarta, Jumat, setelah meresmikan Kota Serang Provinsi Banten dan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung serta pelantikan penjabat Walikota Serang dan Bupati Pesawaran di kantor Departemen Dalam Negeri.
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, katanya, biaya penyelenggaraan Pemilu hanya berasal dari APBN.
"Secara eksplisit memang tidak ada bantuan dari APBD. Kita harus lihat secara nyata, kalau dilihat boleh kita harus lihat dimana bolehnya," katanya.
Mardiyanto menjelaskan pihaknya telah membicarakan hal itu dengan Wakil Presiden termasuk mendiskusikan tentang kotak suara yang rusak.
"Apakah itu akan diadakan perbaikan, daerah kan bisa memperbaiki," katanya.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan usulan anggaran pemilu 2009 sudah efisien sekitar Rp8 triliun jika dibandingkan anggaran pemilu tahun 2004.
Hafiz menjelaskan, usulan KPU untuk pemilu 2008 Rp18,6 triliun, sedangkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan tahun 2009 Rp29,3 triliun, sehingga kalau dijumlahkan Rp48 triliun.
"Itu, untuk tiga agenda yakni pemilu legislatif, pilpres, dan pilpres putaran kedua," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007