Jakarta (ANTARA News) - Dirjen Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan, Rachmat Waluyanto, mengatakan pihaknya akan segera membahas pengalihan instrumen moneter Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ke Surat Berharga Negara (SBN) dengan Bank Indonesia. Hal ini, menurutnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. "Mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah mulai pembicaraan (mengenai hal itu)," ujarnya, usai Seminar Prospek dan Peluang Investasi Surat Berharga Negara Tahun 2008 di Jakarta, Kamis. Menurutnya, pengalihan SBI ke SBN sebagai instrumen moneter seharusnya telah dimulai pada 2005. Namun demikian, akibat masih banyaknya hambatan membuat hal itu tidak terlaksana. Bahkan sampai saat ini, menurut dia, belum ada pembicaraan resmi mengenai hal itu. "Rencana itu sebetulnya sudah dimuat dalam UU perbendaharaan negara antara lain disebutkan pengalihan SBI dengan SBN kan tahun 2005, nah sekarang sudah 2007. Pembahasan mengenai itu secara resmi belum ada, baru prakarsa-prakarsa pribadi," katanya. Untuk itu, katanya, pihaknya berharap dapat segera melakukan pembicaraan secara resmi dengan BI. Hal ini karena, beberapa hal yang sebelumnya menjadi hambatan telah mulai teratasi. "Misalnya dulu peraturan pemerintah terutama yang mengatur tentang pengelolaan kas belum ada, tapi sekarang kan sudah ada PP No 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan kas negara dan daerah," katanya. Selain itu, masalah pemberian renumerasi pada rekening-rekening pemerintah yang ada di BI. "Nah itu (pemberian renumerasi) menjadi agenda utama kita dalam penggantian SBI dengan SBN," katanya. Ia menambahkan dari sisi pasar saat ini SBN telah menarik dan sangat diminati investor karena bebas resiko. Untuk itu, pergantian tersebut tidak lagi memiliki hambatan di pasar. Menurut dia, pergantian SBI menjadi SBN merupakan salah satu jalan terbaik bagi Bank Indonesia dalam pengelolaan instrumen moneter. Sementara itu, ia tidak bisa memastikan kapan pergantian tersebut akan dimulai. "Saya belum berani mengatakan itu karena saya belum bicara mengenai prosesnya seperti apa, pasti ada proses ya kan, karena SBI sekarang kan Rp269 triliun, tidak bisa serta merta dalam waktu sekejap semua diganti ke SBN, tapi kita melihat masih ada peluang menyusun agenda time frame yang optimis," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2007